P2G Minta Anies Baswedan Tinjau Ulang Asesmen Pembukaan Sekolah di DKI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pelajar saat pulang sekolah usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SMK Negeri 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 3 September 2021. Dinas Perhubungan DKI Jakarta membantu sarana transportasi gratis bagi peserta didik yang mengikuti PTM secara terbatas dengan mengoperasikan 70 bus sekolah yang melayani 20 rute reguler dan 13 rute zonasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah pelajar saat pulang sekolah usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SMK Negeri 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 3 September 2021. Dinas Perhubungan DKI Jakarta membantu sarana transportasi gratis bagi peserta didik yang mengikuti PTM secara terbatas dengan mengoperasikan 70 bus sekolah yang melayani 20 rute reguler dan 13 rute zonasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau ulang asesmen persiapan rencana penerapan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM di 1.500 sekolah Ibu Kota pada akhir September. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri juga menolak asesmen kesiapan sekolah-sekolah tersebut melalui pengisian modul oleh guru, siswa, dan orang tua.

    Dalam asesmen itu, Dinas Pendidikan mewajibkan para guru, siswa, dan orang tua di DKI Jakarta mengisi 11 modul yang dibuat oleh salah satu platform pembelajaran swasta bernama sekolah.mu sebagai syarat sekolah tatap muka terbatas. Menurut Iman, banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan persiapan PTM terbatas. 

    “Kami justru mempertanyakan apa mandat yang dimiliki platform perusahaan swasta tersebut untuk terlibat dalam persiapan PTM di Jakarta. Padahal yang kami butuhkan adalah persiapan teknis dan pelatihan pembukaan sekolah atau PTM Terbatas, bukan malah mengisi modul seabrek", ujar Iman dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 19 September 2021. 

    Iman selanjutnya khawatir dengan perlindungan data pribadi para guru, siswa, dan orang tua. Sebelum mengisi modul, kata Iman, mereka diharuskan registrasi dengan nomor telepon dan langsung terhubung dengan perusahaan platform pembelajaran swasta itu. “Bahkan mereka diwajibkan untuk mengunduh aplikasi perusahaan tersebut,” tutur Iman. 

    Ia mengatakan P2G mendapat laporan dari guru yang merasa terganggu waktu proses pembelajarannya lantaran harus mengisi 11 modul tersebut. Termasuk, lanjut dia, orang tua siswa yang dimobilisasi pihak sekolah untuk mengisi modul. Pengerjaan modul menurut Iman memerlukan waktu sekitar 2-3 jam. 

    Apalagi, guru, siswa, dan orang tua yang sudah selesai mengisi modul berhak mendapatkan sertifikat resmi setara 32 jam pelajaran. "Apa hubungannya modul dengan kompetensi guru dan kesiapan sekolah dalam PTM? Apa hubungan modul dengan kesiapan sarana-prasarana prokes di sekolah? Yang terjadi justru sekolah terdorong mengakali agar guru, siswa, dan orang tua menjawab pertanyaan di modul itu benar semua,” ucap Iman. Bocoran jawaban modul, kata dia, pun sudah tersebar. 

     Baca juga: Kapan Sekolah Tatap Muka Setiap Hari Dimulai? DKI: Nanti Saat Memungkinkan

    ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.