- Menolak Perubahan RPJMD Pemprov DKI
Fraksi PSI di DPRD kembali menyatakan sikapnya yang berseberangan dengan Anies. Mereka menolak draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 Gubernur Anies Baswedan. "Kami tegaskan di sini bahwa sebenarnya fraksi PSI semata-mata menolak RPJMD bukan karena faktor like or dislike, suka atau tidak suka dengan tokoh-tokoh tertentu, tapi memang ada alasan-alasan mendasar yang menjadi concern kami," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 11 Februari 2021.
PSI, Justin memaparkan, khawatir akan terjadi benturan antara kepentingan pemerintah pusat dan DKI alias programnya tak sejalan. Menurut dia, benturan ini berdampak pada terganggunya harmonisasi pembangunan. Karena itulah, PSI mempersoalkan dihapusnya program normalisasi sungai dalam draf perubahan RPJMD 2017-2022. Program ini sebelumnya masuk dalam RPJMD DKI selama Anies menjabat.
Program normalisasi adalah warisan dari pemerintahan sebelum Anies di era Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Anies kemudian memilih naturalisasi sungai dengan konsep tidak membeton tepian sungai dan tak menggusur warga pinggiran sungai.
Pada Agustus 2021, Fraksi PSI konsisten menolak revisi RPJMD 2017-2022. Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyatakan tidak ada urgensi untuk mengubah isi RPJMD itu. "Karena isinya hanya upaya perbaikan rapor gubernur semata tanpa ada upaya percepatan pengendalian pandemi dan pemulihan pascaCovid-19," kata dia dalam pesan teksnya, Jumat, 13 Agustus 2021.
Saat pembacaan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, 2 Agustus 2021, hanya PDIP dan PSI yang menolak usulan revisi RPJMD. Sementara tujuh partai lainnya setuju. Idris menilai masih ada isu lain yang lebih penting dibahas ketimbang revisi RPJMD. Misalnya, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2020, APBD Perubahan (APBD-P) 2021, dan Rancangan APBD (RAPBD) 2022.
- Ajukan Interpelasi Formula E bersama PDIP
Sejumlah perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan menyampaikan surat pengajuan hak interpelasi ajang Formula E. Surat itu disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Praseyo Edi Marsudi pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Totalnya ada 33 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan, rinciannya 8 orang dari PSI dan 25 orang dari PDIP. Prasetio juga menandatangani surat pengajuan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan itu.
"Di sini saya terima. Saya rasa hak anggota dan ini harus ditindaklanjuti. Dibamuskan untuk dilaksanakan dalam paripurna," kata Prasetyo di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, saat itu.
Perhelatan Formula E di Jakarta semula dijadwalkan pada 6 Juni 2020. Balapan ditunda karena pandemi Covid-19. Pemerintah DKI telah membayar biaya komitmen Rp 560 miliar. Sebanyak Rp 360 miliar digunakan untuk biaya komitmen pada 2020 dan Rp 200 miliar untuk 2021.
Perhelatan itu dikritik PSI lantaran dianggap menghambur-hamburkan uang. PSI menghitung Pemerintah DKI justru rugi. Pemerintah DKI tengah merevisi studi kelayakan penyelenggaraan Formaula E, namun Anies menginstruksikan agar acara itu tetap digelar pada Juni 2022.