Wagub DKI Sebut Pembukaan Karaoke di PPKM Level 3 Secara Bertahap, sebab..

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat malam, 11 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat malam, 11 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur disingkat Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembukaan tempat hiburan karaoke dilakukan secara bertahap dan ada tahapannya, meskipun pada pelaksanaan PPKM Level 3 sudah ada pelonggaran untuk tempat usaha.
     
    "Pembukaan tempat hiburan itu tidak bisa serta-merta tapi ada prosesnya, dan ini membutuhkan tahapan dan waktu," kata Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Jumat, 24 September 2021.

    Riza Patria menyatakan, pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta akan berusaha sebaik mungkin dalam membuka sektor ekonomi yakni tempat usaha pada PPKM Level 3.

    "Meskipun ada pelonggaran tapi harus tetap memperhatikan prokes, memperhatikan kesehatan dan keselamatan warga. Nanti, pada waktunya akan dibuka," katanya.

    Sebelumnya, sejumlah pengusaha tempat hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) menyebutkan, lebih dari 50 persen tempat hiburan di Jakarta tutup selama pandemi Covid-19.

    Wakil Ketua Asphija, Gea Hermansyah, mempertanyakan, sikap Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dan Satpol PP DKI yang tidak juga memberikan peluang kepada pelaku usaha tempat hiburan untuk bisa beroperasi.

    Sejak diberlakukannya PPKM Level 3, Pemprov DKI Jakarta telah membuka beberapa tempat hiburan secara terbatas, yakni baru bioskop yang yang dibolehkan beroperasi secara terbatas. Karaoke belum.

    Baca: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh ke Mal Lagi, Wagub DKI: Bagusnya Tetap di Rumah
    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.