Luhut Pagi Ini ke Polda, Kuasa Hukum: Datang Sendiri untuk Klarifikasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pada awal September, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. (ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)

    Pada awal September, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. (ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang memastikan kliennya akan datang ke Polda Metro Jaya pada pagi ini. Luhut akan diperiksa dalam perkara yang ia laporkan terhadap dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

    "Besok pukul 08.30 WIB di Krimsus (Direktorat Kriminal Khusus)," kata Juniver saat dihubungi pada Ahad, 26 September 2021.

    Ia mengatakan, Luhut tak akan diwakili kuasa hukum. "Itulah hebatnya dia, mana pernah pejabat datang sendiri. Luhut sendiri datang mengklarifikasi dan dibuat berita acara," kata Juniver.

    Sebelumnya Luhut melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan kasus pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah.

    Adapun bukti yang dilampirkan Luhut adalah video dari akun Youtube Haris Azhar dengan judul Ada Lord Luhut di BalikRelasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!

    Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

    Selain laporan pidana, Luhut juga akan menggugat secara perdata dengan gugatan Rp 100 miliar untuk keduanya. Juniver mengatakan, uang itu akan digunakan untuk orang Papua.

    Laporan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak.Koalisi Sipil menilai laporan Luhut adalah ancaman bagi demokrasi.

    Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan laporan Luhut ke polisi bertentangan dengan ucapan Presiden Joko Widodo. Damar merujuk pernyataan Jokowi yang ingin masyarakat mengkritik dirinya dan jajaran pemerintahannya.

    "Berkebalikan dari pernyataan Presiden yang ingin rakyat Indonesia mengkritik dirinya dan pemerintahannya. Pelaporan ini mengirim pesan jangan macam-macam dengan pejabat," kata Damar dalam keterangannya, Rabu, 22 September 2021.

    Damar mengatakan pelaporan Luhut ini menambah kabar buruk kemunduran demokrasi Indonesia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Luhut melaporkan Fatia dan Haris ke polisi dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ihwal pencemaran nama baik.

    Baca juga: Perseteruan Luhut dan Haris Azhar: dari YouTube ke Polda Metro Jaya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.