TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi membantah melakukan penggelembungan dana reses. Melalui keterangan tertulis, Viani menyebut hal itu fitnah dan bertujuan membunuh karakternya.
Bahkan Viani berencana menuntut partainya itu. “Kali ini saya tidak akan tinggal diam. Saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar satu triliun rupiah,” ujar Viani dalam keterangan tertulis kepada Tempo melalui pesan pendek pada Selasa, 28 September 2021. Namun, ia tak menjelaskan gugatan apa yang akan dilakukan.
Pemecatan Viani tercantum dalam surat keputusan yang diterbitkan DPP PSI. DPP menetapkan Viani telah melanggar beberapa hal. Salah satunya bahwa Viani telah menggelembungkan laporan penggunaan dana reses secara rutin, khususnya di bulan Maret 2021.
Menurut Viani, dirinya mendapat dana Rp 302 juta untuk reses di 16 titik. Pada bulan Maret lalu, ia menyebut menyelesaikan seluruh tugas reses di 16 titik tersebut. Sisa dana reses sekitar Rp 70 juta sudah dikembalikan ke DPRD.
“Tidak hanya pada Maret 2021 saja, hampir di setiap kali masa reses, saya mengembalikan sisa anggaran reses yang tidak terpakai. Silakan dicek ke DPRD dan BPK. Lalu di mana penggelembungannya?” tutur Viani.
Hingga kini belum ada politikus PSI yang mau membeberkan alasan pemecatan Viani Limardi. Jubir DPP PSI Ariyo Bimo baru membenarkan pemecatan Viani. "Betul diberhentikan," ucap dia saat dihubungi kemarin.
Baca juga: Tudingan Penggelembungan Dana Reses Berujung Pemecatan Anggota PSI Viani Limardi
