TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan rencana perhelatan Formula E tidak bisa dibandingkan dengan Asian Games. Menurut dia, perbandingan dua kegiatan internasional ini menyesatkan.
"Menurut saya membandingkan Asian Games dan Formula E tidak appple to apple dan menyesatkan," kata dia dalam diskusi daring Akurat.co, Jumat, 1 Oktober 2021.
Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan lembaran penjelasan berjudul 'Katanya vs Faktanya Formula E'. Lembaran itu memaparkan 12 poin penjelasan, salah satunya anggapan bahwa Formula E memboroskan APBD DKI.
Pemerintah DKI menjawab soal pemborosan itu. Jawabannya bahwa hampir semua acara dunia membutuhkan dana pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika yang rencananya diselenggarakan Maret 2022.
Menurut Pemerintah DKI, Asian Games, Moto GP, dan Formula E di Indonesia tidak memboroskan APBN atau APBD lantaran bakal memberikan manfaat ekonomi dan reputasi.
Anggara menjelaskan atlet-atlet Indonesia memang latihan setiap tahun untuk mempersiapkan diri bertanding dalam Asian Games. Sejumlah atlet Indonesia pun sudah menorehkan prestasi di Asian Games.
Tidak demikian dengan Formula E. Menurut dia bahkan tidak ada pebalap Indonesia yang pernah mencetak prestasi dalam ajang balap mobil listrik internasional itu.
Infrastruktur juga menjadi alasan Asian Games tidak bisa disamakan dengan Formula E. Pemerintah DKI pernah mengucurkan biaya dari APBD senilai Rp 750 miliar untuk membangun arena pacuan kuda (Equestrian) dan arena balap sepeda (Velodrome) guna mendukung perhelatan Asian Games 2018.
Equestrian dan Velodrome kini menjadi aset pemerintah DKI, serta dapat dipakai atlet untuk latihan. Namun, jika Pemerintah DKI membangun sirkuit Formula E, tidak ada aset yang akan ditinggalkan.
"Sirkuit Formula E sifatnya knockdown, jadi pasang ada biaya, lepas ada biaya, setelah itu jalanan biasa. Jadi tidak ada aset yang ditinggalkan," kata Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI itu.
Formula E menjadi pro kontra di internal DPRD DKI Jakarta. Dua fraksi, PDI Perjuangan dan PSI, mengajukan hak interpelasi agar Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan detail rencana Formula E.
Tujuh fraksi lainnya menolak interpelasi. Ketujuh fraksi ini antara lain Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar, NasDem, dan PKB-PPP. Mereka merasa persoalan Formula E dapat ditanyakan dalam forum formal lainnya, seperti rapat komisi.
Baca: Berita Terpopuler: Perubahan Air Sumur di Sekitar PT Mayora hingga Formula E
