TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap alasan dirinya tak memberikan izin kepada media internasional mewawancarai dirinya selama 3,5 tahun kepemimpinannya. Menurut Anies, kebanyakan media internasional selalu mengaitkan Kota Jakarta dengan sejumlah isu global, seperti ekstremisme, radikalisme, dan konflik antar-agama.
Anies pun merasa tak perlu menjawab tudingan bahwa ia merupakan gubernur yang masuk ke kategori ekstrimisme. Anies menyebut tudingan itu akan terjawab dengan sendirinya seiring berjalan waktu.
“Sekarang bulan ini sudah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI? Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI? Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu,” ujar Anies Baswedan dalam acara Workshop Nasional PAN di Bali, 4 Oktober 2021, yang ditayangkan ulang pada akun YouTube PAN TV.
Anies mencontohkan salah satu kebijakan yang ia hasilkan, yaitu Biaya Operasional Tempat Ibadah (BOTI). Melalui kebijakan itu, seluruh tempat ibadah di Jakarta mendapat biaya operasional Rp 1 juta per bulan. “Apakah rumah ibadah Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Semuanya terima,” tutur dia.
Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan Rp 500 ribu setiap bulan kepada para pekerja di tempat Ibadah tersebut. Menurut dia, berbagai kebijakan itu dikeluarkan untuk membangun persatuan di DKI Jakarta. “Ini membangun persatuan. Membangun perasaan kebersamaan, kesetaraan,” ucap Anies.
Baca juga: Anies Baswedan Luncurkan Program Semua Bisa Makan di Jakarta, Apa Itu?
ADAM PRIREZA
