Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Barat: Mayoritas Perusahaan Disidak Sudah Ajukan Aplikasi PeduliLindungi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Warga memindai aplikasi saat inspeksi uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan pasar rakyat di Pasar Balubur Town Square atau Baltos, Bandung, Rabu, 6 Oktober 2021. Penerapan saat uji coba masih menemui kendala seperti warga yang belum vaksin serta arus keluar masuk barang yang harus dikerjakan dengan cepat dan melibatkan banyak orang. TEMPO/Prima Mulia
Warga memindai aplikasi saat inspeksi uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan pasar rakyat di Pasar Balubur Town Square atau Baltos, Bandung, Rabu, 6 Oktober 2021. Penerapan saat uji coba masih menemui kendala seperti warga yang belum vaksin serta arus keluar masuk barang yang harus dikerjakan dengan cepat dan melibatkan banyak orang. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan mayoritas perusahaan yang disidak sudah mengajukan aplikasi PeduliLindungi ke Kementerian Kesehatan.

Sebanyak 151 perusahaan sudah diinspeksi mendadak oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat.

"Perusahaan yang sudah punya aplikasi PeduliLindungi itu 15 persen. Kalau ditambah yang sedang mengajukan jadi 60 persen," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas (Sudin) Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021.

Aplikasi tersebut dianjurkan untuk dipakai di seluruh perusahaan agar lebih mudah memantau status kesehatan karyawan di dalam kantor.

Tri mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembimbingan kepada beberapa perusahaan terkait cara pengajuan barcode aplikasi PeduliLindungi.

Beberapa perusahaan ada yang masih menunggu proses barcode tersebut. "Beberapa masih ada yang menunggu. Mungkin prosesnya agak lama karena banyak juga yang mengajukan barcode," kata dia.

Tri mengimbau perusahaan yang masih menunggu barcode untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas. "Memakai masker di dalam kantor dan batas jumlah maksimal karyawan harus diperhatikan setiap perusahaan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika tidak, Tri dan jajarannya tidak segan memberikan teguran bahkan hingga penutupan sementara.

"Yang masih menunggu barcode bukan berarti bisa lengah prokes. Kita tetap pantau dan pastikan perusahaan itu taat protokol kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, Sudin Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat sudah menindak 50 perusahaan yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.

Mereka ditutup sementara dalam sidak yang dilakukan petugas dari Juli hingga September 2021. Dari 50 perusahaan di Jakarta Barat itu, tercatat 20 perusahaan ditutup oleh petugas dan sisanya tutup secara mandiri.

Baca : Gangguan Listrik di Jakarta Barat Buntut Kebakaran Gardu, Ini Gerak Cepat PLN
ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Obat 5 Kali Lipat Lebih Mahal dari Malaysia, Menkes Budi Sebut Sejumlah Faktor Penyebabnya

9 jam lalu

Ilustrasi pembuatan obat di pabrik. Shutterstock
Harga Obat 5 Kali Lipat Lebih Mahal dari Malaysia, Menkes Budi Sebut Sejumlah Faktor Penyebabnya

Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia bisa lima kali lipat lebih mahal dari Malaysia.


PKBI Sebut Pengambilalihan Kantor oleh Kemenkes Tidak Sesuai Prosedur

18 jam lalu

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Eko Maryadi saat ditemui Tempo di kantornya yang tengah dilakukan penertiban oleh aparat pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PKBI Sebut Pengambilalihan Kantor oleh Kemenkes Tidak Sesuai Prosedur

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi mengatakan pengambilalihan secara paksa kantor PKBI oleh Kemenkes tidak sesuai prosedur.


SK Gubernur Ali Sadikin Jadi Dasar PKBI Pertahankan Kantornya dari Pengambilalihan oleh Kemenkes

19 jam lalu

Pengurus KBI mendirikan Posko Rumah Perjuangan PKBI sebagai simbol untuk tetap bertahan di kantornya yang telah diambil alih secara paksa oleh Kementrian Kesehatan Rabu, 17 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
SK Gubernur Ali Sadikin Jadi Dasar PKBI Pertahankan Kantornya dari Pengambilalihan oleh Kemenkes

PKBI menyatakan SK Gubernur DKI Ali Sadikin itu belum dicabut dan menjadi dasar bagi mereka menempati kantor di Jalan Hang Jebat.


Bantah Tuduhan Kemenkes Sewakan Ruangan Kantor, PKBI: Itu Kampanye Busuk Mereka

20 jam lalu

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Eko Maryadi saat ditemui Tempo di kantornya yang tengah dilakukan penertiban oleh aparat pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bantah Tuduhan Kemenkes Sewakan Ruangan Kantor, PKBI: Itu Kampanye Busuk Mereka

PKBI menuduh balik Kemenkes melakukan kampanye busuk soal penyewaan ruangan di kantor PKBI di Jalan Hang Jebat.


PKBI Bangun Posko sebagai Simbol Bertahan Usai Kantornya Diambil Alih Kemenkes

20 jam lalu

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Eko Maryadi saat ditemui Tempo di kantornya yang tengah dilakukan penertiban oleh aparat pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PKBI Bangun Posko sebagai Simbol Bertahan Usai Kantornya Diambil Alih Kemenkes

Eko mengatakan PKBI tidak rela kantornya diambil alih begitu saja oleh Kemenkes.


PKBI Buka Posko Darurat Usai Kantornya Dikosongkan Aparat Gabungan

2 hari lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
PKBI Buka Posko Darurat Usai Kantornya Dikosongkan Aparat Gabungan

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) membuka posko darurat usai kantor PKBI dikosongkan dan disegel aparat gabungan.


Modus Sindikat Judi Online Jakbar: Retas Situs Pemerintah dan Sekolah, Gunakan Selebgram, Berpusat di Kamboja

3 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Modus Sindikat Judi Online Jakbar: Retas Situs Pemerintah dan Sekolah, Gunakan Selebgram, Berpusat di Kamboja

Polisi membongkar sindikat judi online Jakarta Barat yang meretas ratusan situs pemerintah dan lembaga pendidikan, dan memasarkan melalui selebgram


Polres Metro Jakarta Barat Ringkus 29 Pelaku Judi Online dengan Transaksi Rp 200 Miliar

4 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Metro Jakarta Barat Ringkus 29 Pelaku Judi Online dengan Transaksi Rp 200 Miliar

Pelaku merupakan sindikat judi online jaringan Kamboja. Jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar Rp 200 miliar.


Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

7 hari lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi minta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela.


Kembali Jadi Dekan FK Unair, Prof Bus Akan Tetap Kritis tapi dengan Cara Berbeda

9 hari lalu

Prof Bus (batik hitam-kiri) didampingi oleh Advokat LBH Surabaya, Jauhar Kurniawan (kanan) dan Perwakilan KIKA, Satria Unggul (belakang) sampaikan surat keberatan terkait pemberhentiannya dari jabatan Dekan FK Unair, Senin 8 Juli 2024. HANAA SEPTIANA/Tempo
Kembali Jadi Dekan FK Unair, Prof Bus Akan Tetap Kritis tapi dengan Cara Berbeda

Dekan FK Unair Budi Santoso mengatakan akan tetap kritis soal kebijakan pemerintah setelah meminta maaf dan mengaku sempat kelewatan berpendapat.