JAKARTA- Pemerintah pusat telah menetapkan pemilihan kepala daerah alias pilkada diundur dari 2022 menjadi tahun 2024. Pilkada akan diadakan secara serentak di tahun yang sama dengan pemilihan presiden. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menentukan kapan tanggal pasti pilkada akan digelar. Pilkada DKI 2024 menjadi sorotan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi menuding Gubernur Anies Baswedan berbohong soal itu. Prasetyo merujuk pada pernyataan Aniesdalam Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun Youtube PAN TV pada Rabu, 6 Oktober 2021, mengenai batal menggelar kampanye lantaran pilkada diundur.
Berikut sejumlah fakta soal mundurnya Pilkada DKI:
1.Anies cerita batal kampanye kampanye karena pilkada diundur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bercerita soal batal berkampanye pada satu tahun terakhir masa jabatannya. Alasan Anies, tak ada pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2022. "Dulu rencananya, nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata, tidak ada pilkada tahun depan. Jadi, ya sudah, kita kerja terus saja," ujar Anies, dikutip dari tayangan ulang acara workshop itu di akun Youtube PAN TV pada Rabu, 6 Oktober 2021.
Anies mengatakan akan memanfaatkan masa akhir kepemimpinannya hingga Oktober 2022 untuk menuntaskan sejumlah programnya di Jakarta. Menurut Anies, saat lengser nanti, ia harus dapat melaporkan kepada masyarakat bahwa amanah yang diberikan kepadanya telah tuntas.
Ia berkelakar, bahwa selama lima tahun ia menjadi 'tahanan kota.' "Sesudah itu, saya jadi orang bebas. Sambil jadi orang bebas, saya menikmati keliling ke mana-mana," ujar dia.
2. Prasetyo Edi tuding Anies berbohong
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Anies tidak berbohong soal Pilgub DKI 2024. Dia menilai, Anies seolah-olah menuding pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur DKI ke 2024. "Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Oktober 2021. "Berhenti berbohong."
Menurut politikus PDIP ini, regulasi soal Pilkada serentak nasional 2024 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 201 ayat 8 tertera pemungutan suara serentak nasional untuk Pilkada diselenggarakan pada November 2024. "Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," kata Prasetyo.
3.Wagub DKI emoh tanggapi tudingan Prasetyo
Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mau mengomentari isu politik soal Pilkada dan Pilpres 2024. Dia mengajak siapapun untuk menghormati proses demokrasi di Ibu Kota saat ini. "Mari kita kurangi hindari kesibukan kita urusan hiruk pikuk politik," kata dia dalam rekaman suaranya, Sabtu, 9 Oktober 2021.
4. Riza Tanggapi Prasetyo
Riza merespons pertanyaan awak media soal pernyataan Prasetyo yang meminta Gubernur Anies berhenti berbohong soal Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI 2022.
5. Wakil Ketua DPRD pertanyakan maksud Prasetyo
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mempertanyakan soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang dianggap bohong. Taufik meminta koleganya, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan apa saja kebohongan Anies. "Emang bohongnya apa? Dibunyiin dong bohongnya apa," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Taufik tak mengerti maksud pernyataan politikus PDIP itu. Menurut dia, seseorang baru disebut berbohong jika ada alasan yang jelas. "Yang bohong apanya coba? Orang kalau mau bohong karena misalnya gini-gini (jadi) dia bohong" kata politikus Partai Gerindra itu.
6. PKS sempat tanggapi diundurnya Pilkada DKI ke tahun 2024 Februari lalu
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi pada 16 Februari lalu mengeluarkan pernyataan jika Pilkada digelar tahun 2024 maka panggung politik Gubernur Anies untuk mencalonkan diri ke pemilihan presiden semakin terbuka. Suhaimi menyebut setelah habis masa jabatan pada tahun 2022, Anies dapat berkeliling Indonesia untuk mensosialisasikan diri manakala berencana maju dalam pemilihan RI 1.
“Dua tahun dia bisa berkarya di mana saja kan. Semakin kokoh kira-kira,” kata Suhaimi di DPRD DKI pada Selasa, 16 Februari 2021. Suhaimi mengatakan, di saat sudah tak menjabat sebagai Gubernur DKI nanti Anies punya keleluasaan untuk berkeliling Indonesia. Berbeda dengan saat ini di mana dia memiliki tanggung jawab di Ibu Kota sebagai wilayah kekuasaannya.
Analisisnya itu, kata Suhaimi, berlaku jika Anies maju dalam pilpres. Namun, ada kemungkinan juga Anies tetap ingin berada di DKI dan mencalonkan diri pada Pilkada 2024 yakni Pilkada DKI. “Kan itu pilihannya masih memungkinkan untuk Pak Anies mau Gubernur saja atau ke (pemilihan) presiden. Nanti kita lihat,” ucap dia.
Baca: Cerita Anies Baswedan Batal Kampanye karena Pilkada DKI Diundur ke 2024
ADAM PRIREZA | LANI DIANA
