Pembahasan APBD Perubahan 2021 Molor, Wagub DKI Sebut karena Covid-19

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menandatangani berita acara rapat paripurna pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 September 2021. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 molor dari jadwal yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pembahasan anggaran molor karena pemerintah DKI sibuk menangani wabah Covid-19.

"Ya itu kan cuma masalah Covid-19," kata Wagub DKI Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Oktober 2021.

Pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan DKI seharusnya selesai tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini tercatat dalam Pasal 317 ayat 2 UU 23/2014. Itu artinya, Perda APBD Perubahan DKI 2021 harus disahkan paling lambat 30 September 2021.

Riza menuturkan, rapat anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) yang berlangsung saat ini sudah sesuai jadwal. "Yang penting semua masih bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada," ucap dia.

Pekan lalu DPRD DKI baru membahas APBD Perubahan 2021 di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor. Penandatanganan MoU Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 alias APBD Perubahan 2021 dilaksanakan 14 Oktober dalam rapat paripurna dewan.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Bogor Lagi, Wagub: Mungkin Prokesnya Lebih Baik






Konser DWP 2022 Dimulai Hari Ini, Polisi Siapkan Pengamanan Sesuai SOP

2 jam lalu

Konser DWP 2022 Dimulai Hari Ini, Polisi Siapkan Pengamanan Sesuai SOP

Festival Musik Djakarta Warehouse Project atau DWP bakal digelar hari ini, 9 Desember 2022. Polisi telah menyiapkan pengamanan dengan mengacu pada SOP


Twitter Hentikan Kebijakan Informasi COVID-19 yang Menyesatkan

14 jam lalu

Twitter Hentikan Kebijakan Informasi COVID-19 yang Menyesatkan

Twitter secara diam-diam berhenti memberlakukan kebijakan informasi COVID-19 yang menyesatkan.


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

15 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


Vaksin Booster Kedua Diakselerasi, DKI: Kasus Meninggal Covid-19 Akibat Komorbid Berat

17 jam lalu

Vaksin Booster Kedua Diakselerasi, DKI: Kasus Meninggal Covid-19 Akibat Komorbid Berat

Vaksin booster kedua untuk menekan penularan COVID-19 khususnya bagi masyarakat pemilik penyakit penyerta.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

18 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.


Piala Dunia Qatar, Suporter Negara Lain Diminta Waspada Flu Unta

21 jam lalu

Piala Dunia Qatar, Suporter Negara Lain Diminta Waspada Flu Unta

MERS adalah satu dari delapan risiko infeksi potensial yang secara teoritis dapat muncul selama Piala Dunia Qatar 2022.


Ahli Pengobatan China Sarankan Covid-19 Ganti Nama, Apa Alasannya?

22 jam lalu

Ahli Pengobatan China Sarankan Covid-19 Ganti Nama, Apa Alasannya?

Covid-19 telah bermutasi menjadi kasus dengan gejala ringan.


Daftar 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

23 jam lalu

Daftar 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Polda Metro Jaya menyiapkan Samsat Keliling untuk memfasilitasi masyarakat di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.


Banjir Beras di Atas Kertas

1 hari lalu

Banjir Beras di Atas Kertas

Polemik data beras kian meruncing.


Kepulauan Cook Buka Pintu untuk Lebih Banyak TKI

1 hari lalu

Kepulauan Cook Buka Pintu untuk Lebih Banyak TKI

Kepala delegasi Kepulauan Cook mengapresiasi etos kerja tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara Pasifik itu