Pengakuan Prasetyo Edi Marsudi: Saya Menunggu Panggilan BK DPRD

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menghadiri peluncuran buku Basuki Tjahaja Purnama dalam acara ngobrol@Tempo di kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, 17 Februari 2020.TEMPO/Gunawan Wicaksono

    Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menghadiri peluncuran buku Basuki Tjahaja Purnama dalam acara ngobrol@Tempo di kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, 17 Februari 2020.TEMPO/Gunawan Wicaksono

    JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan belum mendapat panggilan dari Badan Kehormatan atau BK setelah dirinya dilaporkan oleh tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E.

    Menurut Pras, dirinya justru menunggu-nunggu panggilan dari BK DPRD.  

    "Sebab momen itu menjadi kesempatan saya sebagai Ketua DPRD DKI untuk menjelaskan soal pelaksanaan rapat paripurna interpelasi dalam forum resmi," kata Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 Oktober 2021.  

    Prasetyo memastikan dirinya siap menjelaskan perihal tersebut. Alasannya, ia yakin keputusan yang ia ambil untuk menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E telah sesuai aturan.

    “Saya tidak akan menghindar. Apalagi berupaya menyelesaikan laporan ini di meja makan,” tutur Prasetyo. 

    Seperti diketahui, pada 28 September 2021 lalu Prasetyo Edi dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI oleh perwakilan tujuh fraksi yang menolak interpelasi.

    Dia dianggap melanggar administrasi rapat Bamus dengan menjadwalkan rapat paripurna interpelasi.

    Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyebut Bamus yang menetapkan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E ilegal. Alasannya tak ada agenda interpelasi dalam undangan rapat Bamus. 

    Surat undangan itu hanya tertera Bamus membahas tujuh agenda, yakni penetapan jadwal anggaran, bimbingan teknis, hingga kunjungan kerja. M Taufik mengutarakan penetapan jadwal interpelasi Formula E tiba-tiba diketok dalam Bamus hari ini. Karena itulah, tujuh fraksi menganggap rapat paripurna interpelasi Formula E hari ini ilegal.

    Prasetyo menjelaskan, dirinya mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah DPRD berdasarkan aturan yang berlaku.

    Menurut Prasetyo Edi Marsudi, dalam rapat tersebut hadir pula perwakilan fraksi yang menolak hak interpelasi. “Tidak satu pun dari mereka yang keberatan atau menginterupsi hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat,” ucap dia. 

    Baca : Akhirnya PSI Serahkan Surat Penggantian Viani Limardi ke Ketua DPRD DKI

    ADAM PRIREZA

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.