TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program penanggulangan banjir di Ibu Kota di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Sekretaris Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Yusuf menyebut terulangnya banjir di perkampungan yang sama menunjukkan perlu ada evaluasi.
"Intinya kami tidak ingin terulang kembali drama politik banjir yang pernah terjadi awal tahun baru 2020 lalu," kata dia saat membacakan pandangan umum fraksi di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Oktober 2021.
Sebelumnya, banjir melanda Jakarta pada awal 2020 dan 2021.
Yusuf menyinggung soal pernyataan Anies bahwa ada perkampungan yang sudah bebas banjir. Namun, perkampungan itu kembali dilanda banjir pada Februari 2021.
Anies pernah menyambangi RW 04 kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Selasa malam, 9 Februari 2021. Dia mengunggah di akun Instagram-nya bahwa kawasan itu sudah bebas banjir. Namun beberapa hari berselang, banjir menghantam lagi Cipinang Melayu.
Menurut Yusuf, beda ucapan Anies Baswedan dan kenyataannya ini menunjukkan kebijakan dan strategi penanganan banjir Jakarta harus dievaluasi dan disempurnakan.
Fraksi PKB-PPP, lanjut dia, juga menyinggung masalah banjir rob di pesisi utara yang masih terjadi hingga kini. Dia mempertanyakan kendala pemerintah DKI tak bisa mengatasi masalah tersebut.
"Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita memang tidak mampu mengatasi masalah banjir rob di pesisir utara?" tanya Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD itu ihwal antisipasi dan penanganan banjir musiman oleh Pemprov DKI di bawah Anies Baswedan saat musim hujan menderas.
Baca : LBH Jakarta Soroti Ada Penggusuran, Anies Baswedan: Saya Belum Baca Malah..
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
