Anies Baswedan: Tidak Ada Pembangunan LRT Jakarta Fase 2a Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Berdasarkan data terakhir LRT, pengerjaan prasarana LRT Jabodebek Tahap I telah mencapai 80,7 persen sehingga target beroperasi pada pertengahan 2022 akan tercapai. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Berdasarkan data terakhir LRT, pengerjaan prasarana LRT Jabodebek Tahap I telah mencapai 80,7 persen sehingga target beroperasi pada pertengahan 2022 akan tercapai. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta Fase 2a tidak dimulai tahun ini.

    Sebab, pembahasan skema pendanaan proyek itu belum rampung. Konstruksi proyek ini semula dibangun pada awal 2020, tapi batal.

    "Kegiatan pembangunan LRT tidak dapat dilaksanakan tahun 2021 dikarenakan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan skema pendanaan prasarana dan sarana LRT," kata dia dalam ruang rapa paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Oktober 2021.

    Anies menjelaskan PT Jakarta Propertindo masih menyusun kajian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Dokumen ini yang bakal dijadikan dasar untuk penetapan lokasi.

    "Direncanakan akhir November baru dapat terselesaikan," ucap dia.

    Menurut dia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menerbitkan persetujuan izin trase LRT Fase 2a pada 6 September 2021. Kereta ringan cepat Fase 2a ini rencananya membentang dari Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS).

    Pembangunan LRT Jakarta Fase 2 terbagi menjadi Fase 2a rute Kelapa Gading-JIS dan Fase 2b rute Velodrome-Klender-Cawang. Pemerintah DKI melalui Dinas Perhubungan sudah mengalokasikan Rp 200 miliar untuk pembelian lahan. Ada juga anggaran Rp 122 miliar di PT Jakarta Propertindo selaku pelaksana proyek.

    Pemprov DKI kemudian mencoret anggaran tersebut. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana, menyayangkan tindakan Anies yang merestui pencoretan anggaran itu.

    Padahal, dia melanjutkan, proyek ini tercantum dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek.

    "Dengan dasar aturan tersebut, seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadikan pembangunan LRT Jakarta sebagai prioritas utama dan melakukan berbagai upaya percepatan," tutur William di ruang rapat yang sama ihwal kepastian dari Anies Baswedan bahwa LRT Jakarta belum dibangun tahun ini.

    Baca : Kebakaran Depo LRT Jakarta, 9 Pegawai Alami Luka Hingga Sesak Napas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.