Anies Baswedan Cari Skema Pendanaan LRT Jakarta Fase 2A

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Oktober 2021. TEMPO/Lani Dianab

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Oktober 2021. TEMPO/Lani Dianab

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tahun ini pembangunan Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 2A belum bisa terlaksana. Ia mengatakan saat ini tengah mencari skema pendanaan sarana dan prasarana LRT Fase 2A tersebut.

    "Kegiatan pembangunan LRT Fase 2A praktis belum dapat dilaksanakan tahun 2021 karena masih menunggu penetapan skema pendanaan sarana dan prasarana," kata Anies dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021.

    Anies menyatakan hal tersebut setelah Fraksi PSI menanyakan soal anggaran pembangunan LRT.

    Anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana itu menanyakan anggaran pembelian lahan untuk proyek LRT yang tidak jadi dianggarkan yakni Rp200 miliar di Dinas Perhubungan dan anggaran pembangunan LRT fase 2A Kelapa Gading-JIS senilai Rp122 miliar di PT Jakarta Propertindo.

    "Proyek ini tercantum di dalam Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022 dan Perpres 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek," katanya.

    Pembangunan LRT Fase 2A ini untuk melayani jalur Kelapa Gading-Jakarta Internasional Stasium (JIS).

    Anies menjelaskan untuk persetujuan izin trase LRT Fase 2A, Pemprov DKI Jakarta sudah mengantongi persetujuan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

    Anies menambahkan sampai saat ini PT Jakarta Propertindo masih proses penyusunan kajian dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) sebagai dasar menetapkan lokasi. "Direncanakan akhir November baru dapat terselesaikan," kata Anies Baswedan.

    Pembangunan LRT Jakarta Fase 2 terbagi menjadi Fase 2A rute Kelapa Gading-JIS dan Fase 2B rute Velodrome-Klender-Cawang. Pemerintah DKI melalui Dinas Perhubungan sudah mengalokasikan Rp 200 miliar untuk pembelian lahan. Ada juga anggaran Rp 122 miliar di PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pelaksana proyek. Pemprov DKI kemudian mencoret anggaran tersebut.

    Baca juga: Anies Baswedan: Tidak Ada Pembangunan LRT Jakarta Fase 2a Tahun Ini

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.