Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov DKI Targetkan RAPBD 2022 Sebesar Rp 80,15 triliun

image-gnews
Rapat Badan Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Banggar P2APBD) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. TEMPO/Lani Diana
Rapat Badan Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Banggar P2APBD) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menargetkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2022 sebesar Rp 80,15 triliun. Nilai ini tertera dalam dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang diterima Tempo.

"Besaran total RAPBD pada Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 80.155.226.983.679," demikian bunyi dokumen itu.

Jumlah ini lebih rendah ketimbang RAPBD DKI 2021 senilai Rp 82,5 triliun. Namun, pemerintah DKI dan DPRD sepakat APBD Perubahan 2021 turun menjadi Rp 79,52 triliun.

Rincian RAPBD DKI 2022 terdiri dari pendapatan daerah (Rp 74,25 triliun), belanja daerah (Rp 72,10 triliun), penerimaan pembiayaan (Rp 5,89 triliun), dan pembiayaan (Rp 8,04 triliun).

Untuk rencana pendapatan daerah lebih besar dari APBD Perubahan 2021 yang mencapai Rp 72,18 triliun. Tahun depan pemerintah DKI menggenjot pendapatan menjadi Rp 74,25 triliun atau naik Rp 2,06 triliun alias 2,86 persen.

Rencana pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian belanja daerah terdiri dari sembilan pos anggaran. Rinciannya sebagai berikut:
1. Belanja pegawai Rp 21,34 triliun
2. Belanja barang dan jasa Rp 24,15 triliun
3. Belanja bunga Rp 789,54 miliar
4. Belanja subsidi Rp 5,09 triliun
5. Belanja hibah Rp 3,26 triliun
6. Belanja bantuan sosial Rp 5,43 triliun
7. Belanja modal:
- Belanja modal tanah Rp 1,44 triliun
- Belanja modal peralatan dan mesin Rp 1,24 triliun
- Belanja modal gedung dan bangunan Rp 2,21 triliun
- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 4,28 triliun
- Belanja modal aset tetap lainnya Rp 231,91 miliar
- Belanja modal aset lainnya Rp 7,6 miliar
8. Belanja tidak terduga Rp 2,21 triliun
9. Belanja transfer berupa bantuan keuangan Rp 392,86 miliar

Selanjutnya penerimaan pembiayaan Rp 5,89 triliun bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebesar Rp 3 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 2,89 triliun.

Sementara rencana pengeluaran pembiayaan Rp 8,04 triliun dipakai untuk mengucurkan penyertaan modal daerah (PMD) BUMD sebesar Rp 4,15 triliun, membayar utang pokok Rp 787,93 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp 3,11 triliun.

"Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.899.611.000.000 lebih
kecil dibandingkan dengan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp8.049.283.121.288."

Baca juga: KUPA-PPAS APBD DKI 2021 Disepakati Rp 79,52 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

5 jam lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

1 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

1 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.


Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

3 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.


Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

5 hari lalu

Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

Pada acara Top BUMD Awards 2024 pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mampu meraih sejumlah penghargaan untuk lima BUMD


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.


Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

14 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.


Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

15 hari lalu

Salah satu bus yang mengangkut peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2023 untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo, Jumat, 28 April 2023.
Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang


Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

16 hari lalu

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat berada di SMPN 193 Cakung Jakarta Timur pada Jumat pagi, 13 Oktober 2023. TEMPO/AISYAH AW
Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.