TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali menggelar razia uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Razia ini dilakukan dalam rangka sosialisasi. Pelanggar hanya dikenakan tarif parkir tinggi saat ini.
"Sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih masif bahwa Jakata sudah memulai pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa, 26 Oktober 2021.
Syafrin mengatakan pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan terdaftar di database Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Data itu terintegrasi dengan sejumlah lokasi parkir yang nenerapkan prinsip disinsentif tarif parkir tinggi bagi kendaraan tidak lulus uji emisi.
Lokasi parkir yang dimaksud antara lain IRTI Monas, Blok M Square, Samsat Jakarta Barat, Pasar Mayestik, dan Park and Ride Terminal Kalideres. "Sehingga yang harusnya Rp 5 ribu per jam, saat ini menjadi Rp 7 ribu," kata dia.
Sayfrin mengatakan sosialisasi ini mulai diterapkan kembali per 12 Oktober 2021. Sosialisasi sebenarnya sudah pernah dilakukan pada Januari lalu. Namun, kata Syafrin, pandemi Covid-19 membuat kegiatan tertunda sejenak.
Syafrin mengatakan sanksi tilang baru akan diterapkan mulai 13 November 2021 atau setelah sosialisasi ini selesai. Tilang akan dilakukan oleh anggota Polri.
"Yang melakukan pelanggaran akan dikenakan Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Syafrin.
Syafrin berujar, besaran denda kendaraan yang tak memenuhi standar uji emisi bervariasi. Untuk kendaraan roda dua, denda maksimal sebesar Rp 250 ribu. Sementara denda roda empat adalah Rp 500 ribu.
Baca juga: Anies Baswedan Diminta Serius Laksanakan Putusan Hakim tentang Lingkungan
M YUSUF MANURUNG
