DPRD Depok Bahas Rancangan Perda Kota Religius, Begini Isinya

Prosesi pelantikan 50 calon anggota legislatif terpilih DPRD Kota Depok, Selasa 3 September 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

TEMPO.CO, Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius atau Perda Kota Religius. Pembahasan raperda yang sempat tertunda itu akhirnya dibahas dalam Propemperda 2021.

Raperda Kota Religius itu sempat diusulkan pada 2019, namun gagal masuk ke tahap pembahasan di DPRD karena dianggap memberikan ruang pemerintah masuk ke ranah privat warganya.

Dua tahun berselang, usulan itu akhirnya lolos dan masuk ke dalam agenda parlemen Kota Depok. Pengusulannya pun tidak lewat badan musyawarah dewan, tetapi melalui disposisi langsung Ketua DPRD Depok Yusufsyah Putra pada rapat Bapemperda, Kamis 4 November lalu.

Masuknya raperda itu sempat menjadi polemik karena sempat ditolak dalam rapat paripurna DPRD. “Fraksi PKB-PSI menolak dibahasnya Raperda PKR, tapi dalam paripurna itu tidak diakomodir sehingga keputusannya PKR tetap dibahas,” kata Ketua Fraksi PDIP Kota Depok Ikravany Hilman kepada Tempo, akhir Juni lalu.

Ikra mengatakan, Fraksi PKB-PSI mengubah voting yang tadinya mendukung menjadi menolak dalam rapat paripurna melalui surat resmi dari fraksi. “Tapi tanggapan ketua DPRD saat itu bilang kalau suara mengikuti hasil rapat bapemperda, tidak bisa di paripurna,” kata Ikra.

Ikra menilai, itu merupakan pelanggaran kode etik sesuai tata tertib DPRD Depok. “Rapat paripurna itu bisa mengubah semuanya, kenapa kok bilang tidak bisa,” kata Ikra.

Lantas seperti apakah draft dari rancangan Perda Penyelenggaraan Kota Religius itu? Tempo berhasil memperoleh draft regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Depok tersebut.

Raperda itu memiliki sembilan bagian dengan total 27 pasal. Bagian pertama berisi satu pasal tentang Ketentuan Umum, selanjutnya bagian kedua menjelaskan tentang Asas, Maksud, dan Tujuan Penyelenggaraan terdiri dari empat pasal.

Bagian ketiga, raperda ini mengatur tentang Tanggung Jawab terdiri dari empat pasal. Selanjutnya, bagian keempat, tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama berisi delapan pasal yang di antaranya mengatur fasilitasi kegiatan keagamaan dan perlindungan dalam menjalankan agama dan beribadah, pembinaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta pembinaan keluarga dan masyarakat religius.

Bagian kelima tentang Fasilitas Sarana dan Prasarana Keagamaan berisi dua pasal. Bagian keenam, dua pasal tentang Pemberdayaan, Kemitraan dan Kerja sama. Bagian ketujuh, berisi tiga pasal tentang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Non Formal Keagamaan.

Bagian kedelapan tentang Sanksi dan bagian kesembilan tentang Pendanaan masing-masing satu pasal, dan bagian kesembilan Penutup berisi dua pasal.

DPRD Depok telah membentuk panitia khususnya atau pansus untuk membahas rancangan Perda Kota Religius ini dalam rapat perdana pada Kamis 11 November 2021.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: DPRD Depok Setuju Bahas Rancangan Perda Kota Religius






Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

2 jam lalu

Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan warga Depok merindukan kehadiran Anies Baswedan.


Stok Langka, Pedagang di Depok Jual Minyakita di Atas HET

19 jam lalu

Stok Langka, Pedagang di Depok Jual Minyakita di Atas HET

Sejumlah pedagang di Depok terpaksa menjual Minyakita di atas Rp14 ribu karena pasokannya kian langka


Kasus Pemerkosaan Santri di Beji Depok, Ustaz Ramadhan Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

2 hari lalu

Kasus Pemerkosaan Santri di Beji Depok, Ustaz Ramadhan Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Pengadilan Negeri Depok juga mewajibkan Ustaz Ramadhan membayar uang restitusi Rp 30 juta kepada korban. Masih ada tiga tersangka lain.


Proyek Jembatan Jatijajar Molor, DPRD Bakal Cek ke Lokasi

2 hari lalu

Proyek Jembatan Jatijajar Molor, DPRD Bakal Cek ke Lokasi

Komisi C DPRD Kota Depok menilai belum rampungnya proyek Jembatan Jatijajar tersebut membahayakan masyarakat.


Proyek Jembatan Jatijajar Depok Molor, Kadis PUPR: Siapa juga yang Ingin Dilama-lamain

2 hari lalu

Proyek Jembatan Jatijajar Depok Molor, Kadis PUPR: Siapa juga yang Ingin Dilama-lamain

Kadis PUPR Depok Citra Indah Yulianty meminta warga bersabar, karena terdapat sejumlah kendala dalam pembangunan Jembatan Jatijajar.


Kecelakaan di Depok, Lansia Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Usai Tersangkut Tali Hebel

3 hari lalu

Kecelakaan di Depok, Lansia Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Usai Tersangkut Tali Hebel

Korban tewas di lokasi kecelakaan usai terjatuh dari motor akibat tersangkut tali pengikat bata hebel muatan truk.


Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

3 hari lalu

Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

Dalam putusannya, MA mengembalikan aset First Travel kepada para korban, yang sebelumnya dirampas negara.


PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

3 hari lalu

PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan mendukung penuh keputusan DPP partai berlambang bulan sabit kembar tersebut menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

4 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

4 hari lalu

Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.