Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Divonis Bersalah tapi Tak Ditahan, Jumhur Hidayat: Saya Mau Bebas Murni

image-gnews
Jumhur Hidayat ditemui awak media setelah mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021. Tempo/M Yusuf Manurung
Jumhur Hidayat ditemui awak media setelah mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis KAMI Jumhur Hidayat menyatakan tidak puas atas vonis yang dijatuhkan 
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumhur divonis 10 bulan penjara tapi tidak ditahan karena dikurangi dengan masa tahanannya. 

Majelis hakim memutuskan aktivis Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) itu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 

"Kalau saya pasti tidak puas ya karena saya mau bebas murni karena saya tidak merasa bersalah," ucap Jumhur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021.

Hakim menilai Jumhur sudah sepatutnya mengira kemungkinan keonaran yang akan terjadi atas unggahannya di Twitter. Salah satu cuitan Jumhur yang dipermasalahkan berbunyi "UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2.”

Kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama Siagian, menilai penggunaan Pasal 15 ini bermasalah dan berbahaya. Setiap orang yang mengunggah artikel, kata Oky, dan ada orang lain yang resah akan postingan itu, bisa dijerat pasal serupa. Menurut Oky, pasal karet ini pernah digunakan untuk menjerat Ravio Patra dan Dandhy Laksono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bisa saja ke depan pasal ini harus di-judicial review, pasal ini harus dicabut," kata Oky.

Pasal 15 itu berbunyi "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun".

Kuasa hukum Jumhur Hidayat menyatakan masih pikir-pikir atas vonis ini. Sikap yang sama disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim memberikan waktu 7 hari kepada kedua pihak untuk menerima atau banding atas putusan tersebut.

Baca juga: Aktivis KAMI Jumhur Hidayat Divonis Bersalah tapi tidak Ditahan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putra Raja Thailand Desak Diskusi Soal Pasal Kontroversial Penghinaan Kerajaan

6 hari lalu

Vacharaesorn Vivacharawongse, putra Raja Maha Vajiralongkorn Thailand. REUTERS
Putra Raja Thailand Desak Diskusi Soal Pasal Kontroversial Penghinaan Kerajaan

Putra raja Thailand telah menyerukan diskusi terbuka mengenai undang-undang keras yang melarang penghinaan terhadap keluarga kerajaan


Mario Dandy Divonis Hari Ini, Sebelumnya JPU Tuntut 12 Tahun Penjara

19 hari lalu

Terdakwa Mario Dandy menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Sidang tersebut beragendakan pembacaan duplik yang diajukan oleh terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mario Dandy Divonis Hari Ini, Sebelumnya JPU Tuntut 12 Tahun Penjara

Mario Dandy akan menjalani sidang vonis hari ini. Sebelumnya, JPU menuntut hukuman 12 tahun penjara.


Keluarga David Berharap Mario Dandy Dihukum Maksimal, Rafael Alun Pasrah

19 hari lalu

Terdakwa Mario Dandy menjalani sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023. Sidang beragendakan pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda sebesar 120 miliar, pada pleidoinya Mario meminta maaf krpada David Ozora atas penganiayaan yang dilakukanya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Keluarga David Berharap Mario Dandy Dihukum Maksimal, Rafael Alun Pasrah

Sidang vonis Mario Dandy besok. Keluarga David berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal. Sementara ayah Mario Dandy, Rafael Alun, pasrah.


Mario Dandy Bakal Jalani Sidang Vonis Besok, Rafael Alun Bilang Begini

19 hari lalu

Terdakwa Mario Dandy menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Sidang tersebut beragendakan pembacaan duplik yang diajukan oleh terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mario Dandy Bakal Jalani Sidang Vonis Besok, Rafael Alun Bilang Begini

Mario Dandy bakal menjalani sidang vonis besok dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, bilang begini.


Keluarga David Berharap Mario Dandy Divonis Hukuman Maksimal Besok

20 hari lalu

Terdakwa Mario Dandy meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Sidang tersebut beragendakan pembacaan duplik yang diajukan oleh terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Keluarga David Berharap Mario Dandy Divonis Hukuman Maksimal Besok

Kemungkinan banyak anggota GP Ansor yang akan hadir untuk mendukung ayah David Ozora dalam sidang vonis Mario Dandy besok.


Isi Kuliah Kebangsaan di FISIP UI, Anies Baswedan Kritisi UU ITE

27 hari lalu

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyempatkan mampir di Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Usai beri Kuliah Kebangsaan di FISIP., Selasa 29 Agustus 2023. FOTO/istimewa
Isi Kuliah Kebangsaan di FISIP UI, Anies Baswedan Kritisi UU ITE

Menurut Anies Baswedan, UU ITE selama ini dianggap bermasalah, sebab bukan melindungi data yang diperlukan, namun mengandung pasal karet.


Pimpin Aksi Buruh di Patung Kuda, Begini Profil Jumhur Hidayat

46 hari lalu

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Jumhur Hidayat, Kamis, 10 Agustus 2023. Tempo/Advist Khoirunikmah
Pimpin Aksi Buruh di Patung Kuda, Begini Profil Jumhur Hidayat

Jumhur Hidayat memimpin aksi massa di Patung Kuda, Monas, Jakarta, kemarin. Dia bukan orang baru di politik Tanah Air. Begini profilnya.


Jumhur Hidayat: Polisi Blokir Jalan Menuju Sudirman-Thamrin, Banyak Massa Buruh Tak Bisa Sampai Patung Kuda

46 hari lalu

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Jumhur Hidayat, Kamis, 10 Agustus 2023. Tempo/Advist Khoirunikmah
Jumhur Hidayat: Polisi Blokir Jalan Menuju Sudirman-Thamrin, Banyak Massa Buruh Tak Bisa Sampai Patung Kuda

Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Jumhur Hidayat mengatakan pemblokiran jalan menuju Sudirman-Thamrin membuat konsentrasi buruh terpecah.


Misteri Harta Kekayaan Ferdy Sambo yang Kini Lepas Jeratan Hukuman Mati

47 hari lalu

Para pendukung Ferdy Sambo bergerak di bawah tanah melobi hakim agar membuat vonis ringan. . Liputan Tempo pekan ini mengungkap hari-hari menjelang vonis yang diwarnai drama adu pengaruh di PN Jaksel.
Misteri Harta Kekayaan Ferdy Sambo yang Kini Lepas Jeratan Hukuman Mati

Misteri harta kekayaan Ferdy Sambo jadi sorotan yang diberikan keringanan hukuman.


Eks Dirjen Kemhan Divonis 12 Tahun Penjara di Perkara Korupsi Satelit Orbit 123

17 Juli 2023

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) Kementerian Pertahanan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto (kanan) bersiap mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.  ANTARA/Galih Pradipta
Eks Dirjen Kemhan Divonis 12 Tahun Penjara di Perkara Korupsi Satelit Orbit 123

Selain pidana penjara, hakim juga mewajibkan Agus membayar denda sebesar Rp 500 juta dalam perkara satelit orbit 123 itu.