TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta meminta program sumur resapan dihapus. Anggota Fraksi PDIP, Agustina Hermanto alias Tina Toon, menyebut anggaran sumur resapan dapat dialihkan ke normalisasi sungai.
"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata dia di rapat paripurna DPRD DKI, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 16 November 2021.
Menurut Tina, pemerintah DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk program normalisasi atau restorasi sungai tahun depan. PDIP mendorong anggaran ini ditingkatkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022, meski sudah empat tahun normalisasi mandek.
Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menilai sumur resapan yang sudah terbangun di Ibu Kota kurang efektif mengatasi banjir ketimbang normalisasi. Dari pandangan para pakar, lanjut dia, sumur resapan hanya efektif menyurutkan genangan, bukan banjir.
Apalagi tanah di beberapa daerah Jakarta sudah jenuh sehingga tak mampu menyerap air. "Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan," terang dia.
Politikus PSI itu memaparkan baru 22 ribu dari target 40 ribu sumur resapan yang masuk kontrak realisasi per September 2021. Sementara per Oktober 2021, baru terbangun 6.230 sumur resapan.
Baca juga:
DPRD Ancam Coret Anggaran Sumur Resapan, Wagub DKI: Kami Evaluasi
