Sumur Resapan Anies: Dari Pergub Jokowi, Rendahnya Realisasi, dan Kritik PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta meminta program sumur resapan yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihapus. Anggota Fraksi PDIP, Agustina Hermanto alias Tina Toon, menyebut anggaran sumur resapan dapat dialihkan ke normalisasi sungai.

"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata dia di rapat paripurna DPRD DKI, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 16 November 2021.

Anggaran pembangunan sumur resapan di DKI untuk 2021 menurut Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, mencapai Rp 416 miliar. Gembong menilai sumur resapan tidak efektif mengendalikan banjir. Ia meminta Gubernur Anies Baswedan sebaiknya menggunakan anggaran tersebut untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan. 

Pembangunan sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan. Mulai dari letaknya di atas trotoar yang dianggap tidak akan bisa dilalui air di badan jalan, pembangunannya di dekat Kanal Banjir Timur yang dinilai sia-sia, hingga realisasinya yang masih di bawah target

Sumur resapan menjadi salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir. Sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017, dia menyerukan soal konsep memasukkan air ke dalam tanah.

Caranya dengan membangun sumur-sumur yang dapat meresap air. Dari sinilah Anies menggerakkan jajarannya membangun sumur resapan yang berfungsi menampung air, khususnya air hujan.

Sejatinya dasar hukum sumur program ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Regulasi tentang sumur resapan tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan yang diteken eks Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi Pada 1 April 2013.

Anies menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan hingga masa jabatannya berakhir di 2022. Target ini bahkan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.  Namun realisasi pembangunan sumur resapan minim. Per Februari 2021, baru ada 3.964 sumur resapan di Jakarta.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal pernah menyampaikan target pembangunan sumur resapan tahun ini mencapai 40 ribu unit. Sementara rencana pembangunan yang sudah masuk tahap kontrak baru 22 ribu sumur resapan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengevaluasi program sumur resapan atau drainase vertical terkait kritikan dari para legislator di Kebon Sirih. "Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kami dalam dua tahun terakhir," ujar Riza di Kompleks Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 16 November 2021. 

LANI DIANA | JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga:

DKI Bakal Tinjau Ulang Program Sumur Resapan