TEMPO.CO, Depok - Kebijakan ganjil genap akan diujicobakan di Jalan Margonda Raya, Kota Depok mulai 4 Desember 2021. Untuk sementara, ganjil genap hanya diberlakukan dua hari dalam sepekan yaitu pada Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.00 hingga 18.00.
Ganjil genap akhir pekan itu akan diberlakukan di Jalan Margonda segmen 2 dan 3 atau mulai dari Simpang Ramanda sampai flyover UI.
Rencana penerapan ganjil genap ini mengundang beragam komentar masyarakat yang biasa melintasi Jalan Margonda Depok.
Warga Depok, Fajar Ferdian (47) khawatir kebijakan itu malah akan berdampak pada jalan-jalan kecil di Jalan Margonda yang akan dipadati pengguna jalan. "Banyak akses lain selain Jalan Margonda, dan pasti itu akan berdampak ke jalan jalan itu," kata Fajar, Kamis 25 November 2021.
Fajar mengatakan masyarakat Depok masih enggan naik angkot. "Angkot di Depok ini belum baik ya, nggak seperti Jakarta, makanya kebijakan ini justru malah akan berdampak buruk bagi jalan alternatif selain Margonda," kata Fajar.
Pengendara lain, Ryan (32) meminta Pemerintah Kota Depok memprioritaskan penataan jalan Margonda jika kemacetan yang menjadi alasan penerapan ganjil genap.
"Yang bikin macet jalan Margonda itu parkir liar, sama jalur lambat nggak efektif," kata Ryan.
Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Metro Depok, Komisaris Jhoni Eka Putra mengatakan, kebijakan ganjil genap diharapkan dapat mengatasi persoalan kemacetan yang kerap terjadi di jalan protokol Kota Depok tersebut.
"Saat ini kapasitas jalan sudah melewati batas. Pada hari sabtu dan minggu itu sering terjadi kemacetan maka langkah yang kami ambil, melakukan uji coba pelaksanaan ganjil genap," kata Jhoni, Rabu, 24 November 2021.
Jhoni mengatakan, pada dua pekan pertama uji coba ganjil genap yaitu 4 dan 5 Desember serta 11 dan 12 Desember tidak akan ada sanksi tilang bagi pelanggar karena masih tahap sosialisasi. "Percobaan sampai dua minggu, ketika lancar baru kita laksanakan," kata Jhoni.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Baca juga: Ganjil Genap Margonda Depok, Kasat Lantas: Dua Pekan Pertama Belum Ada Sanksi
