Minta Petunjuk Jokowi Soal Sirkuit Formula E, Bamsoet: Salahnya di Mana?

Reporter:
Editor:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Co-Founder Formula E, Alberto Longo bersama Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo saat konferensi pers di Gedung Black Stone, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021. TEMPO/Ridho Fadilla

    Co-Founder Formula E, Alberto Longo bersama Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo saat konferensi pers di Gedung Black Stone, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021. TEMPO/Ridho Fadilla

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pihaknya bakal meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan dalam penentuan sirkuit jalan mobil listrik Formula E. Saat ini sudah ada lima calon sirkuit Formula E yang sedang diteliti oleh Co-founder Formula E, Alberto Longo, dan timnya, antara lain Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), JIExpo Kemayoran, kawasan Jakarta International Stadium (JIS), dan kawasan Ancol.

    Bamsoet menyebut permintaan untuk bertemu Presiden Jokowi agar memberikan arahan soal jalur Formula E datang dari Alberto sendiri melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

    "Untuk meminta arahan terkait lokasi mana yang paling tepat untuk lokasi sirkuit Formula E mengingat ini adalah event internasional, salahnya di mana?" kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat, 26 November 2021. 

    Bamsoet menjelaskan permintaan agar Jokowi menentukan jalur Formula E merupakan bentuk penghormatan penemu balapan mobil listrik itu kepada kepala negara. Tak cuma Indonesia, Bamsoet mengklaim Alberto juga melakukan hal serupa ke beberapa negara. 

    Bamsoet yang kini menjadi Steering Committee (pengarah) dalam ajang balap Formula E mengatakan pihaknya tidak mau ambil pusing dengan persoalan hukum yang sedang diselidki KPK pada ajang balapan itu. Menurut Bamsoet, masalah hukum bakal tetap berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tapi ajang Formula E juga akan tetap berjalan karena menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia. 

    "IMI, Alberto dan JakPro yang nantinya akan bertanggungjawab mengambil keputusan dalam menentukan lokasi sirkuit Jakarta E-Prix 2022," kata Bamsoet. 

    Sebelumnya, protes terhadap pernyataan Bamsoet yang menyebut Jokowi menjadi pihak yang bakal menentukan jalur Formula E datang dari berbagai pihak. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan menuding ada sejumlah pihak yang mendompleng nama Presiden Joko Widodo untuk melancarkan balap mobil listrik Formula E di Jakarta. 

    Ia mengatakan upaya tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 November 2021. 

    Selain itu Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mencurigai nama Presiden Joko Widodo terseret dalam perhelatan Formula E sebagai usaha pihak tertentu mengamankan acara tersebut dari penyelidikan KPK. 

    “Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama Presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” kata Anggara 

    Di tengah kegaduhan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turut angkat bicara. Ia membantah pernyataan Bamsoet dan menyebut pihak yang bakal menentukan jalur adalah Formula E Operation (FEO), IMI, dan JakPro. 

    Anies sudah meminta IMI membuat klarifikasi soal pernyataan pemilihan sirkuit Formula E itu. Selain itu, Anies mengatakan pihaknya belum menentukan jalur tersebut. "Nanti diklarifikasi. Nanti ada IMI statement resminya," kata Anies. 

    M JULNIS FIRMANSYAH 

    Baca juga:

    Bamsoet: IMI Tanggung Jawab Tentukan Sirkuit Formula-E


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.