DPRD DKI Janji Rahasiakan Identitas Kepala Dinas yang Laporkan TGUPP

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai memimpin rapimgab membahas pemilihan wagub DKI di lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai memimpin rapimgab membahas pemilihan wagub DKI di lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berjanji akan merahasiakan identitas kepala dinas yang melaporkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Masalah TGUPP Anies Baswedan ikut campur urusan kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) itu membuat DPRD DKI gusar karena melampaui kewenangan tim tersebut. 

    Menurut Taufik, para kepala dinas dapat menjadi whistleblower untuk tindakan semacam itu, selama memiliki bukti yang kuat. "Identitasnya pasti akan kami rahasiakan," ujar Taufik di DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 November 2021.

    Politikus Gerindra itu mengatakan tindakan TGUPP yang memengaruhi kepala dinas dalam pengambilan keputusan tidak dapat dibenarkan. Ia mendorong agar para kepala SKPD tidak takut melakukan itu.

    "Perbaikannya ke depan, lu (TGUPP) jangan begitu lagi deh," ujar Taufik.

    Protes atas campur tangan TGUPP secara langsung ke SKPD juga datang dari anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono. Gembong yang geram bahkan meminta anggaran operasional sebesar Rp 19,8 miliar dihapus. 

    "Ruang gerak Kadis terganggu. Sangat tidak elok Kadis bikin surat tembusannya sampai ke TGUPP, makanya peran TGUPP sangat luar biasa," ujar Gembong. 

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga mengatakan sudah mendengar cerita soal itu. Padahal menurut Prasetyo, TGUPP di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak seperti itu. Mereka, kata Prasetyo, hanya bertugas melaporkan dan memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur. 

    "Semua keputusan (SKPD) pasti ada dia. Padahal yang saya tahu TGUPP itu melapor dan memberi masukan ke wagub dan gubernur, tapi di situ (SKPD) ada TGUPP, siapa itu TGUPP bos!" kata Prasetyo. 

    Mendapat banyak keluhan dari anggota dewan, Sekretaris Daerah Marullah Matali mengatakan akan segera mengevaluasi hal tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikan protes soal TGUPP yang mencampuri kinerja SKPD. 

    "Ini bakal jadi perhatian kami, memang tidak boleh terjadi seperti itu," kata Marullah. 

    Saat ini TGUPP yang membantu Anies Baswedan terdiri dari 74 orang. Mereka dibagi menjadi empat bagian dan memilki spesialisasi masing-masing. 

    Baca juga: Anggaran TGUPP Dipangkas, Wagub DKI: Kami akan Cari Solusinya



     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.