Sidak Pengerjaan Sumur Resapan, Ketua DPRD DKI: Merusak Jalan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pekerja menyelesaikan pengerjaan sumur resapan di Jalan Mataram Raya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa, 12 Oktober 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Pekerja menyelesaikan pengerjaan sumur resapan di Jalan Mataram Raya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa, 12 Oktober 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pembangunan sumur resapan di Kawasan Aditiawarman, Jakarta Selatan, kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Prasetyo menemukan pembangunan sumur resapan di sana merugikan warga sekitar karena dibangun di badan jalan. 

    "Saya melihat langsung pengerjaan sumur resapan yang dinilai efektif oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota, yang merusak, mengambil sebagian ruang badan pada jalan dan menghambat pengguna lalu lintas," tulis Prasetyo Edi Marsudi dalam Instagram pribadinya, Selasa, 30 November 2021. 

    Prasetyo menilai sumur resapan yang didesain untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah itu tidak efektif sama sekali diterapkan di Ibu Kota. Bahkan kata Prasetyo, pembuatan sumur resapan sangat merugikan banyak pengguna jalan.

    "Karena jalanan menjadi bergelombang, berbeda tinggi, bahkan beberapa waktu lalu kita semua mendengar kalau ada sumur resapan yang baru dibangun tapi langsung jebol," kata Prasetyo. 

    Program sumur resapan di Jakarta diharapkan dapat mempercepat genangan surut saat hujan besar. Sumur itu juga dianggap dapat membuat cadangan air tanah tetap terjaga saat musim kemarau.

    Selanjutnya sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan...


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.