Deretan Kritik PSI ke Formula E, Terbaru Minta Ahmad Sahroni Mundur

Reporter

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan Ahmad Sahroni mundur dari posisi Ketua Pelaksana Formula E Jakarta. Ahmad Sahroni adalah Bendahara Umum Partai Nasdem. 

Menurut Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti, langkah Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E membahayakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena masih banyak persoalan membelit penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu. 

"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," kata Dea dalam keterangannya, Selasa, 30 November 2021. 

Pernyataan PSI ini merupakan kritik terbaru mereka terkait perhelatan Formula E di Ibu Kota. PSI bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan dua partai oposisi pemerintah provinsi.

PSI bersama PDIP menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta penjelasan terkait penyelenggaraan Formula E.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyebut Anies Baswedan sebagai pembohong dan pura-pura peduli terhadap rakyat yang menderita akibat Covid-19. Ia menyinggung soal pengucuran dana daerah untuk Formula E yang dicairkan di masa pandemi.

Pernyataan Giring ini terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang mendapati pemerintah provinsi telah membayar 53 juta pound sterling atau setara Rp 983,31 miliar ke Formula E Operation (FEO). Penjelasan ini tertuang dalam hasil audit laporan keuangan pemerintah DKI tahun 2019.

Uang hampir Rp 1 triliun itu untuk membayar biaya komitmen 2019-2020 dan bank garansi. "Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi," terang Giring.

PSI mengkritik pula kontrak penyelenggaraan Formula E selama lima tahun berturut-turut di Ibu Kota. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian mengatakan menilai perhelatan Formula E di negara lain justru merugikan seperti di Montreal, Kanada; Miami, Amerika Serikar; dan Moskow, Rusia.

Pemprov DKI mengatakan periode pelaksaan Formula E sudah disesuaikan dari lima menjadi tiga tahun, yakni 2022, 2023 dan 2024. Penyesuaian diakibatkan adanya pandemi Covid-19.

PSI menyoroti langkah Anies yang memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Achmad Firdaus untuk pinjam uang ke Bank DKI senilai Rp 180 miliar. Uang ini untuk biaya perhelatan Formula E.

Kuasa pinjaman daerah tersebut tertuang dalam surat nomor 747/-072.26 tertanggal 21 Agustus 2019. Surat itu ditandatangani Anies Baswedan selaku pemberi kuasa di atas materai. Ada juga tangan tangan Achmad selaku penerima kuasa, tapi tanpa materai.

Belakangan KPK meulai menyelidiki dugaan korupsi di balik penyelenggaraan Formula E ini. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo curiga ada upaya melibatkan Presiden Jokowi belakangan ini.

“Sejak 2019 Formula E direncanakan, Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” kata anggota Fraksi PSI itu dalam keterangannya, Kamis, 25 November 2021. 

 TEMPO.CO

Baca juga:

PSI Khawatir Jokowi Dikaitkan dengan Formula E, Nasdem: KPK Itu Independen






Terkini Bisnis: Jokowi Bilang Kepala Negara Lain Pusing, Obat Sirup Kembali Diedarkan

54 menit lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Bilang Kepala Negara Lain Pusing, Obat Sirup Kembali Diedarkan

Berita pertama tentang Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang pamer akan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal lalu.


Jokowi Pamer Lagi Capaian Ekonomi RI: Semua Kepala Negara Pusing, Indonesia Tidak

3 jam lalu

Jokowi Pamer Lagi Capaian Ekonomi RI: Semua Kepala Negara Pusing, Indonesia Tidak

Jokowi bersyukur perekonomian Indonesia berada di posisi yang baik ketika ekonomi di negara lain dan global dalam kondisi yang sulit.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

3 jam lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

3 jam lalu

Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

Pemprov DKI di bawah pimpinan Heru Budi Hartono juga akan menggencarkan lagi kegiatan "gerebek lumpur" di berbagai wilayah.


Mobil Balap Listrik Formula E Gen3 Nissan Pakai Livery Mirip Ferrari

4 jam lalu

Mobil Balap Listrik Formula E Gen3 Nissan Pakai Livery Mirip Ferrari

Mobil balap listrik Gen3 Nissan e-4ORCE 04 untuk Formula E menggunakan sistem penggerak all wheel drive (AWD) dan menghasilkan tenaga 469 HP.


Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

4 jam lalu

Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang ditinjau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru mencapai 62 persen. Upaya mengatasi banjir.


Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

5 jam lalu

Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembangunan terowongan sodetan Kali Ciliwung. Salah satu proyek penanggulangan banjir.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

6 jam lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

8 jam lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

14 jam lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.