PDIP Kritik Penunjukan Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E: Politis

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 13 Juli 2020. ANTARA

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 13 Juli 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengkritik penunjukan Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E. Menurut Gilbert, penunjukan anggota DPR dari Partai Nasdem itu sarat akan kepentingan politik daripada profesionalitas. 

    "Sepanjang pengamatan, setelah penunjukan Bendahara Nasdem sebagai penyelenggara balapan Formula E, tidak ada satupun pernyataan teknis profesional yang dilontarkan olehnya pun oleh IMI," kata Gilbert kepada Tempo, Rabu, 1 Desember 2021. 

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, sampai saat ini Ahmad Sahroni hanya mengeluarkan pernyataan yang bersifat politis soal Formula E, seperti peningkatan ekonomi hingga menaikkan citra Jakarta dan Indonesia.

    Pernyataan politis lainnya seperti bakal melibatkan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi sebagai penentu jalur Formula E. 

    Menurut Gilbert, masyarakat Jakarta saat ini tidak mengetahui balapan mobil Formula E akan seperti apa. Bahkan menurut survei yang dilakukan pihaknya, sebanyak 70,1 persen masyarakat Jakarta menolak perhelatan itu.

    "Warga DKI tidak membutuhkan balapan orang luar negeri di Jakarta pada saat ini," kata Gilbert. 

    Selanjutnya Anies menerangkan ada tiga alasan menunjuk Sahroni itu sebagai Ketua Pelaksana...


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.