DPRD DKI Hapus Anggaran Sumur Resapan Rp 120 Miliar di APBD 2022

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Kondisi sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember 2021. TEMPO/Ridho Fadilla

    Kondisi sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember 2021. TEMPO/Ridho Fadilla

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sepakat menghapus anggaran untuk pembuatan sumur resapan pada APBD 2022 sebesar Rp 120 miliar. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) besar di DPRD DKI Jakarta. 

    Pada rapat anggaran di Komisi D, usulan sumur resapan yang awalnya Rp 322 miliar dipangkas menjadi Rp 120 miliar. Usulan itu kemudian dibawa ke Rapat Banggar besar untuk didiskusikan lebih lanjut. 

    "Hasilnya kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir, akhirnya dinolkan," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Paloh saat dihubungi, Rabu, 1 Desember 2021. 

    Nova menceritakan pihak yang mengusulkan agar dana sumur resapan di APBD 2022 dihapus adalah Ketua Rapat Banggar saat itu, yakni Prasetyo Edi Marsudi. Usulan itu kemudian disetujui anggota rapat setelah mempertimbangkan efektivitas dan kualitas sumur resapan yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. 

    "Ada beberapa masukan dari kawan-kawan, di beberapa wilayah ada yang terlihat (sumur resapan) belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya," ujar Nova menjelaskan alasan dewan menghapus dana sumur resapan. 

    Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Anies mengatakan pihaknya bahkan memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki sumur resapan. 

    Saat ini, Anies mengatakan sumur resapan telah dibangun di seluruh kantor wali kota, kecamatan, dan kelurahan.

    Sementara itu Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut beberapa pembangunan sumur resapan merugikan warga karena dibangun di badan jalan, seperti salah satunya di Jalan Aditiawarman, Jakarta Selatan. 

    "Saya melihat langsung pengerjaan sumur resapan yang dinilai efektif oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota yang merusak, mengambil sebagian ruang badan pada jalan dan menghambat pengguna lalu lintas," kata Prasetyo. 

    Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, sumur resapan yang didesain untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah, mempercepat surutnya genangan saat hujan besar dan sebagai upaya cadangan air tanah tetap terjaga saat musim kemarau, tidak efektif sama sekali diterapkan di Ibu Kota. Bahkan kata Prasetyo, pembuatan sumur resapan sangat merugikan banyak pengguna jalan. 

    "Karena jalanan menjadi bergelombang, berbeda tinggi, bahkan beberapa waktu lalu kita semua mendengar kalau ada sumur resapan yang baru dibangun tapi langsung jebol," kata Prasetyo. 

     Baca juga: Sidak Pengerjaan Sumur Resapan, Ketua DPRD DKI: Merusak Jalan

    M JULNIS FIRMANSYAH 


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.