TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik di DKI Jakarta, yaitu di Mahkamah Konsitusi, Balai Kota, dan Istana Negara. Aksi ini diikuti pula oleh para buruh di berbagai daerah secara serentak.
Melalui aksi unjuk rasa ini, buruh melayangkan tiga tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah. Tuntutan pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan (SK) tentang penetapan upah minimum 2022
Baca Juga:
"Karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konsitusi,"ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu 8 Desember 2021.
Tuntuan kedua, buruh meminta pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Menurut Iqbal, dalam amar putusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional, MK memerintahkan untuk menangguhkan tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
Kemudian tuntutan terakhir, buruh meminta pemerintah pusat daerah untuk tunduk kepada keputusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Dibutuhkan syarat waktu dua tahun untuk memperbaiki prosedur tata cara pembentukan UU Cipta Kerja dari awal. "Dengan demikian, kami meminta semua peraturan-peraturan turunan dari UU Cipta Kerja dan isi pasalnya tidak boleh diterapkan," ucap Iqbal.
Helmilia Putri Adelita
Baca juga:
Ribuan Buruh Kembali Geruduk Balai Kota, Tagih Janji Anies Soal UMP
