Tuntutan Pencabutan Statuta UI Terus Digaungkan, Aliansi Ancam Demo ke Istana

Reporter

Editor

Juli Hantoro

BEM UI menggelar demo di depan Gedung Kemendikbudristek untuk menuntut pencabutan Statuta UI/TEMPO/Khanifah J

TEMPO.CO, Jakarta - Tuntutan pencabutan Statuta UI terus disuarakan oleh berbagai elemen civitas akademika Universitas Indonesia. Mereka mengancam akan terus menggelar unjuk rasa yang semakin besar jika tuntutan ini tak juga dipenuhi.

Bahkan mereka akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut mendengar tuntutan mereka.

“Presiden Joko Widodo sebagai Presiden RI juga bertanggungjawab atas pengesahan Statuta UI PP75/2021 ini,” kata Reni Suwarso, Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP UI dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Desember 2021.

Aliansi penolak Statuta UI itu pun menggaungkan berbagai tagar seperti #CabutStatutaUI; #TurunkanRektorUI; #BubarkanMWAUI mulai 8 Desember 2021.

Reni mengatakan, tagar tersebut digaungkan sebagai wujud ketidakpercayaan kepada Rektor UI dan MWA UI karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini dan mencegah efek domino masalah statuta UI PP 75/21 kepada kampus-kampus lain.

“Tiga kali aksi di UI tidak kunjung mendapat respons dari Rektor UI maupun MWA UI. Para pejabat UI menutup telinga dan mulutnya untuk mengamankan kepentingan mereka,” ujarnya.

Pada Jumat pekan lalu BEM UI juga menggelar aksi di depan Gedung Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat. Perwakilan dari aliansi melakukan audiensi dengan pihak yang mewakili Menteri Nadiem Makarim.

Dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa poin tuntutan Aliansi BEM Se-UI dan Aliansi#CabutStatutaUIPP75/21 yang didukung oleh Guru Besar, dosen, tenaga pendidik dan alumni:

1. Mengawal seluruh proses yang berlangsung di Kemendikbudristek terkait rapat bersama 4 organ UI dalam menyelesaikan polemik Statuta UI.

2. Mendesak Kemendikbudristek dan 4 Organ UI membatalkan Statuta UI.

3. Menuntut seluruh pihak terkait untuk tidak saling melempar tanggung jawab

Baca juga: Tuntut Pencabutan Statuta, BEM UI Gelar Demo di Kemendikbud

KHANIFAHJUNIASARI






Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

2 hari lalu

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP yang disebut Johan Budi sebagai Dewan Kolonel. Ini profil eks Jubir KPK.


5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

2 hari lalu

5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Diperkirakan, kendaraan dinas seluruh pemerintahan, dari pusat hingga daerah, membutuhkan sekitar 132 ribu unit mobil listrik.


Kata Astra Honda Soal Motor Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

5 hari lalu

Kata Astra Honda Soal Motor Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

PT Astra Honda Motor masih akan mempelajari mengenai strategi kendaraan listrik di Indonesia.


Penggunaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap, Ini Acuannya

6 hari lalu

Penggunaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap, Ini Acuannya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan instruk untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat hingga daerah.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

8 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

9 hari lalu

Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Mendag Lepas Ekspor Tekstil PT Sritex Senilai USD 3,71 Juta: Bisa Masuk MURI

10 hari lalu

Mendag Lepas Ekspor Tekstil PT Sritex Senilai USD 3,71 Juta: Bisa Masuk MURI

Zulkifli Hasan melepas ekspor tekstil produksi PT Sritex Tbk ke sejumlah negara dengan nilai sebesar US$3,71 juta.


Ini Kriteria Guru yang Bisa Ikut CASN 2022 untuk Menjadi PPPK

11 hari lalu

Ini Kriteria Guru yang Bisa Ikut CASN 2022 untuk Menjadi PPPK

Pembukaan lowongan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan nasional.


7 Poin Isi Surat Deolipa Yumara ke Jokowi soal Kasus Brigadir J

12 hari lalu

7 Poin Isi Surat Deolipa Yumara ke Jokowi soal Kasus Brigadir J

Dalam suratnya, Deolipa Yumara minta Jokowi berhentikan Kabareskrim dan Dirtipidum yang tangani kasus Brigadir J.


Inilah Deretan Aksi Peretasan yang Dilakukan Hacker Bjorka

13 hari lalu

Inilah Deretan Aksi Peretasan yang Dilakukan Hacker Bjorka

Hacker atau peretas Bjorke melakukan sederet aksi peretasan bekalangan ini. Apa saja aksi peretasa tersebut?