Jadwal Pembagian Rapor Siswa DKI Diundur Menjadi 3 Januari 2022

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menerbitkan surat edaran soal kegiatan pada akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Dalam surat itu, salah satu yang diatur soal mundurnya jadwal pembagian rapor.

"Pembagian rapor yang semula dijadwalkan 17 Desember 2021 pada kalender pendidikan tahun pelajaran 2021/2022 ditunda atau dimundurkan menjadi 3 Januari 2022," demikian bunyi SE itu.

Kebijakan ini tertuang dalam SE Nomor 84/SE/2021 yang diteken Nahdiana pada 6 Desember 2021. Pembagian rapor disamakan dengan jadwal hari pertama masuk sekolah semester genap tahun pelajaran 2021/2022.

Sementara itu, kegiatan belajar dan mengajar disesuaikan dengan jadwal pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan. Surat Nahdiana juga mengatur bahwa pemberian atau persetujuan cuti untuk pendidik dan tenaga kependidikan ditunda selama libur Natal dan Tahun Baru, yakni 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kemudian diatur juga imbauan kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua peserta didik untuk tidak bepergian atau pulang kampung ke luar daerah.

"Untuk tidak bepergian dan tidak pulang kampung ke luar daerah dengan tujuan yang tidak primer atau tidak penting atau tidak mendesak selama periode Natal dan Tahun Baru."

Baca juga: Libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Jakarta Utara Minta Warga Tidak Mudik Natal






Dugaan Pungli di Dinas Pendidikan DKI, Wagub Riza: Kami Cek

41 hari lalu

Dugaan Pungli di Dinas Pendidikan DKI, Wagub Riza: Kami Cek

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sedang menindaklanjuti informasi dugaan pungli di Dinas Pendidikan


Dugaan Pungli di Balik Pengangkatan Guru di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

41 hari lalu

Dugaan Pungli di Balik Pengangkatan Guru di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Dinas Pendidikan DKI Jakarta diminta bersih-bersih ihwal dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap guru kontrak kerja individu (KKI).


DKI Buka Pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Tahap II, Beasiswa Rp 9 Juta Per Semester

42 hari lalu

DKI Buka Pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Tahap II, Beasiswa Rp 9 Juta Per Semester

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2022.


5 Manfaat Hobi, Baik untuk Kesehatan Mental

47 hari lalu

5 Manfaat Hobi, Baik untuk Kesehatan Mental

Individu yang secara teratur mengambil cuti untuk hobi cenderung tidak merasa rendah diri atau depresi


PDIP Catat Kasus Intoleransi Terjadi di 10 Sekolah, DKI: Kami Beri Sanksi Tegas

49 hari lalu

PDIP Catat Kasus Intoleransi Terjadi di 10 Sekolah, DKI: Kami Beri Sanksi Tegas

Pelanggaran intoleransi yang sudah terbukti bakal ditindaklanjuti dengan pemberian hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.


Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

54 hari lalu

Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

Ima Mahdiah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana untuk menyelesaikan masalah intoleransi di sekolah tersebut.


Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

55 hari lalu

Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

PDIP mencatat kasus intoleransi terjadi di 10 sekolah sejak 2020.


Dinas Pendidikan DKI Mulai Mencairkan KJP Plus Bulan Ini

55 hari lalu

Dinas Pendidikan DKI Mulai Mencairkan KJP Plus Bulan Ini

Dinas Pendidikan DKI mulai mencairkan KJP Plus bulan Agustus ini. Ada 849.170 siswa penerima dari berbagai jenjang.


PDIP Terima Laporan Kasus Intoleransi di 10 Sekolah, Dipaksa Pakai Jilbab hingga Tidak Boleh Beli Celana Pendek

55 hari lalu

PDIP Terima Laporan Kasus Intoleransi di 10 Sekolah, Dipaksa Pakai Jilbab hingga Tidak Boleh Beli Celana Pendek

Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah memaparkan sejumlah kasus intoleransi di 10 sekolah di DKI Jakarta, mulai dari SD, hingga SMAN.


Anies Baswedan Diminta Tindak Guru dan Kepsek Intoleran di Sekolah

55 hari lalu

Anies Baswedan Diminta Tindak Guru dan Kepsek Intoleran di Sekolah

Fraksi PDIP meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menindak tegas oknum guru dan kepala sekolah yang intoleran dan mencabut aturan diskriminatif.