Serikat Pekerja Transjakarta Laporkan Anggota DPRD Karena Video Tari Perut

Armada TransJakarta berjalan melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021. PT Transjakarta menghentikan operasional 110 unit bus dari operator Mayasari Bhakti dan 119 bus dari operator Steady Safe. Kedua operator itu merupakan mitra PT Transjakarta.Hal ini sebagai buntut dari beberapa kecelakaan armada bus Transjakarta yang terjadi dalam waktu belakangan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Serikat Pekerja Transjakarta Muslihan Aulia Haris melaporkan Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz ke Badan Kehormatan DPRD.

Aziz diduga melanggar kode etik lantaran diam-diam meminta penjelasan mantan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo soal pertunjukan tari perut alias belly dance.

"Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Komisi B ini hanya melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada direksi PT Transjakarta," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 11 Desember 2021.

Pada Februari 2021, Serikat Pekerja Transjakarta mengadu ke DPRD DKI soal pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Menurut dia, delapan pengurus Serikat Pekerja, termasuk dirinya, dipecat setelah menuntut tidak adanya pembayaran uang lembur kepada karyawan yang telah bekerja melebihi jam seharusnya alias overtime.

Komisi B kemudian merespons aduan karyawan PT Transjakarta dengan memanggil perwakilan Serikat Pekerja dan direksi perusahaan pelat merah itu. Muslihan hadir sebagai perwakilan Serikat Pekerja ke ruang rapat Komisi B. Dia berujar, Jhony juga memenuhi undangan dewan dan duduk persis di sampingnya.

"Saya sampaikan bahwa adanya dugaan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Transjakarta yang pada saat itu dipegang oleh Pak Sardjono Jhony," terang dia.

Muslihan lantas mengeluarkan laptopnya dan memperlihatkan sebuah video. Video itu menggambarkan pertemuan direksi PT Transjakarta dengan Serikat Pekerja, lengkap dengan pertunjukan belly dance di sebuah restoran. Dari video yang beredar tampak wajah Jhony, Direktur Keuangan Welfizon Yuza, dan Direktur Operasional Prasetia Budi.

"Saya sampaikan bagaimana kelakuan mereka tidak sewenang-sewenang. Itu (penampakan dalam video) adalah rapat dilakukan di tempat yang ada disajikannya tarian wanita setengah telanjang seperti ini," ujar Muslihan.

Rapat yang dipimpin Aziz disetop lantaran kondisi tak lagi kondusif. Setelah pertemuan ini, dia melanjutkan, tidak ada tindaklanjut apa-apa dari Komisi B. Dewan hanya mengalihkan masalah uang lembur kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI.

Belakangan ini, Muslihan baru mengetahui bahwa Aziz pernah meminta klarifikasi kepada Jhony soal video tari perut. Namun, Aziz tidak pernah meminta keterangan dari Serikat Pekerja Transjakarta ataupun manajemen restoran. Untuk itulah, dia baru melaporkan Aziz ke Badan Kehormatan DPRD DKI pada 10 Desember 2021.

Baca juga: Serikat Pekerja Transjakarta Angkat Suara Soal Direksi Tonton Tari Perut






Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

15 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Buttonscarves Luncurkan Bimu Monogram Menambah Kedekatan dengan BSLady

1 hari lalu

Buttonscarves Luncurkan Bimu Monogram Menambah Kedekatan dengan BSLady

Buttonscarves akan melibatkan komunitas BSLady untuk memeriahkanrangkaian acara peluncuran ini.


Jelang Lengser, Anies Baswedan Ingin Kasih Insentif Swasta Agar Mau Bangun RTH

3 hari lalu

Jelang Lengser, Anies Baswedan Ingin Kasih Insentif Swasta Agar Mau Bangun RTH

Anies Baswedan ingin swasta terlibat membangun ruang terbuka hijau (RTH).


DKI Jakarta Kaji Terminal Grogol dan Pulo Gebang untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

7 hari lalu

DKI Jakarta Kaji Terminal Grogol dan Pulo Gebang untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

DKI Jakarta sedang mengkaji pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di dua terminal Ibu Kota secara bertahap.


Gantikan Anies Baswedan, Riza Patria Bicara Kemajuan Pembangunan DKI Jakarta

7 hari lalu

Gantikan Anies Baswedan, Riza Patria Bicara Kemajuan Pembangunan DKI Jakarta

Menggantikan Anies Baswedan, Riza Patria mengajak masyarakat mengapresiasi berbagai kemajuan pembangunan Ibu Kota, khususnya sektor perhubungan.


Jokowi Minta Mobil Dinas Diganti Mobil Listrik, DKI Sudah Memulainya dari Bus Transjakarta

8 hari lalu

Jokowi Minta Mobil Dinas Diganti Mobil Listrik, DKI Sudah Memulainya dari Bus Transjakarta

Pemprov DKI telah memulai menggunakan bus listrik untuk bus transjakarta. Jokowi bikin inpres mobil listrik untuk mobil dinas.


Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Dampak Demo Tolak Harga BBM di Patung Kuda

8 hari lalu

Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Dampak Demo Tolak Harga BBM di Patung Kuda

Sejumlah rute TransJakarta mengalami pengalihan bersamaan dengan adanya demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

8 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

10 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.