Tolak Pansus Sumur Resapan, Ketua DPRD Yakin BPK Temukan Pelanggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak usulan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki pelanggaran dalam pembangunan sumur resapan. Ia menilai pansus tak dibutuhkan karena anggaran program itu dalam APBD 2022 dihapus.

"Orang dananya sudah saya nol-kan, ngapain bikin pansus lagi? Nanti saya lihat itu, kan nanti ada temuan BPK, itu akan menjadi temuan," kata Prasetyo di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Desember 2021.

Politikus dari PDI Perjuangan itu mengklaim sumur resapan tidak memiliki fungsi, apa lagi untuk mencegah banjir. Sehingga, ia yakin akan ada temuan dari BPK, kepolisian, atau kejaksaan tentang pelanggaran dalam program yang sudah menelan anggaran sebesar Rp 411 miliar itu. 

"Itu, (sumur resapan) enggak ada gunanya, yang benar itu normalisasi, teruskan normalisasi. Jakarta itu tidak banjir (berkat sumur resapan), bohong itu," kata Prasetyo. 

Sebelumnya, beberapa kasus mengenai sumur resapan viral di media sosial. Terkini, tutup sumur resapan ambles di Perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan setelah dilewati mobil milik politikus PSI Isyana Bagoes Oka. 

Tak cuma itu, tutup sumur resapan di Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan juga rusak dan ambles. Hal itu membahayakan kendaraan yang melintas karena tinggi jalan menjadi berbeda dan berlubang. 

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga:

Satpam Gedung Citra Garden 1 Bantah Klaim PSI Sumur Resapan Bikin Banjir