MUI Kabupaten Bogor Usul Pembentukan Perda Larangan Kawin Kontrak

Para korban yang dihadirkan saat konferensi pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. Kawin kontrak memiliki durasi tiga hari dengan harga Rp 5 juta dan satu minggu Rp10 juta. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -  MUI Kabupaten Bogor mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Perda Larangan Kawin Kontrak

Kasus kawin kontrak belakangan kembali ramai, terutama yang terjadi di wilayah Cianjur dan menewaskan seorang wanita pelaku kawin kontrak karena dipaksa minum air keras oleh pasangannya.

Ketua Bidang Pendidikan MUI Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar mengatakan dorongan tentang Perda Kawin Kontrak atau Kawin Wisata itu secara resmi diusulkan dalam hasil Ijtima ’Ulama Bogor yang digelar pada 13 Desember 2021.

Saepudin menyebut, usulan Perda itu termaktub dalam poin hasil ijtima dan langsung diserahkan kepada Bupati Bogor, Ade Yasin.

Saepudin mengatakan poin ke enam hasil dari Ijitima para ulama ini, menyebutkan bahwa MUI mendorong dan meminta Pemkab Bogor menyikapi serius perihal kawin kontrak ini.

Usulan Perda Larangan Kawin Kontrak ini, kata dia, untuk melindungi warga masyarakat dari praktik yang dilarang oleh Negara dan khususnya agama. "Karena kalau sudah ada Perdanya kan Pol-PP juga bisa menindaknya,” ucap Gus Udin sapaan akrabnya kepada Tempo, Ahad 19 Desember 2021.

Saepudin menyebut hasil ijtima yang mendorong terbitnya Perda Larangan Kawin Kontrak, juga berasal dari dorongan para ulama dari level Desa yang kemudian diteruskan ke Tingkat Kecamatan dan seterusnya ke MUI tingkat Kabupaten.

Artinya, menurut Saepudin, praktik kawin kontrak ini meresahkan dan telah mengganggu ketertiban umum masyarakat di bawah, khususnya wilayah Puncak yang dicap sebagai wilayah yang menerima wisata kawin kontrak.

“Praktik kawin kontrak ini ada di belahan Indonesia lainnya dan gak hanya di Bogor, cuma kami yang kena cap banyaknya kawin kontrak. Nah ini meresahkan, terutama dengan adanya kejadian istri kontrak yang terjadi di Cianjur," katanya.

"Semua kiai dan ulama dari bawah mengusulkan agar penertiban kawin kontrak bisa dilakukan oleh Pemda juga, berkoordinasi dengan kepolisian selaku penegak hukumnya dan kita penegak perda di Tibumnya,” ujar Gus Udin.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan dirinya langsung merumuskan langkah dan kebijakan yang akan diambil. Sebab, jika merunut pada Undang-undang dan Hukum, tentu kawin kontrak itu sudah dilarang dan tidak diperbolehkan, serta ada ancaman pidana bagi para pelakunya.

“Namun untuk awalan, kita akan terbitkan dulu peraturan Bupati. Dengan Perbup itu, ke depan Satpol-PP bisa membantu pihak kepolisian dalam menertibkan dan menindak pelaku praktik kawin kontrak. Sebagaimana diketahui, berkali-kali kita tindak praktik itu terus aja ada meski tidak sebanyak dulu. Nah dengan adanya Perbup ini, jauh lebih meningkatkan penertiban ke depannya,” kata Ade Yasin.

M.A MURTADHO

Koreksi: Judul dan isi berita ini telah dikoreksi pada Selasa, 21 Desember 2021 untuk menambahkan kata larangan pada perda kawin kontrak.   

Baca juga: Bupati Cianjur Terbitkan Aturan Tentang Pencegahan Kawin Kontrak






Rekayasa Lalu Lintas Festival Cap Go Meh Bogor Dimulai Sore Ini

43 menit lalu

Rekayasa Lalu Lintas Festival Cap Go Meh Bogor Dimulai Sore Ini

Rekayasa lalu lintas situasional akan dilakukan jika lalu lintas di dalam Kota Bogor sudah sangat padat selama Bogor Street Festival Cap Go Meh.


7 Rekomendasi Kolam Renang di Bogor, Ada Permainannya Lho!

1 jam lalu

7 Rekomendasi Kolam Renang di Bogor, Ada Permainannya Lho!

Berikut beberapa rekomendasi kolam renang di Bogor yang dapat menjadi tujuan liburan akhir pekan. Yuk, simak!


5 Rekomendasi Tempat Glamping di Bogor yang Seru, Ada Private Pool!

14 jam lalu

5 Rekomendasi Tempat Glamping di Bogor yang Seru, Ada Private Pool!

Rekomendasi tempat glamping di Bogor yang seru dan murah, diantaranya ada yang menyediakan privat pool.


Keseruan di Curug Luhur, Lokasi dan Harga Tiket Masuk

17 jam lalu

Keseruan di Curug Luhur, Lokasi dan Harga Tiket Masuk

Jika Anda ingin berlibur ke Curug Luhur, berikut penjelasan mengenai fasilitas yang ada, lokasi, harga tiket masuk dan jam bukanya


Jadwal Rekayasa Lalu Lintas Perayaan Cap Go Meh 2023 di Suryakencana Bogor

1 hari lalu

Jadwal Rekayasa Lalu Lintas Perayaan Cap Go Meh 2023 di Suryakencana Bogor

Satlantas Polresta Bogor Kota akan melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Suryakencana, Bogor bertepatan dengan perayaan Bogor Street Festival Cap Go Meh 2023.


Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

1 hari lalu

Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

Aktivis Bivitri Susanti menilai isu anti-LGBT, termasuk soal pembahasan raperda ramai digulirkan di beberapa daerah sebagai tren jelang pemilu 2024


Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

2 hari lalu

Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

Ijtima Ulama Jakarta yang digagas PKB mengusulkan pembentukan kawasan bisnis halal kepada Pemprov DKI Jakarta.


Buka Ijtima Ulama Jakarta, Muhaimin: Bakal Bahas Pilgub hingga Pilpres 2024

2 hari lalu

Buka Ijtima Ulama Jakarta, Muhaimin: Bakal Bahas Pilgub hingga Pilpres 2024

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Ijtima Ulama menjadi sarana diskusi dan membicarakan problematika serta agama.


Nama Muntok menjadi Mentok di Bangka Barat Tunggu Hasil Kajian, Tempat Bung Karno dan Bung Hatta Diasingkan

3 hari lalu

Nama Muntok menjadi Mentok di Bangka Barat Tunggu Hasil Kajian, Tempat Bung Karno dan Bung Hatta Diasingkan

Tunggu hasil kajian dari Pansus DPRD Bangka Barat, perubahan nama Muntok jadi Mentok. Ini tempat Bung Karno, Bung Hattam Sutan Sjahrir diasingkan.


MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

5 hari lalu

MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

MUI menyatakan subsidi biaya haji menggunakan dana jemaah yang belum berangkat berpotensi menyebabkan malpraktik.