Mengapa Rapat DPRD DKI Soal Berapa Besar Tunjangan Anies Bisa Berlarut-larut?

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 23 November 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 23 November 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta para pejabat Pemprov DKI untuk tidak menutup-nutupi besaran tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Riza Patria.      

    Dalam rapat yang berlangsung Kamis, 13 januari 2022, Prasetyo Edi mempertanyakan sikap Sekda DKI Marullah Matali dan para pejabat lainnya yang tidak membuka nominal besaran tunjangan operasional Anies Baswedan.

    "Kayak anak kecil dewan. Jawabannya kok kayak ditutupi, kenapa?" kata dia di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.

    Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali hanya menjawab, tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur maksimal 0,15 dari pendapatan asli daerah (PAD) eksisting.

    Namun Marullah tak bisa menyebutkan besaran nominal jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. "Sebenarnya tidak bicara nominal jadi angkanya persentase sesuai dengan PP bunyinya seperti itu. Jumlahnya tergantung PAD," jelas dia.

    Soal berapa besaran nominal tunjangan operasional yang diterima AniesBaswedanRizaPatria jadi lempar-lemparan antara Sekda MarullahMatali ke para pejabat Asisten sekda.

    Pertama, Marullah melempar ke Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Sigit Wijatmoko untuk menambahkan jawaban tersebut.

    Namun sama saja, Sigit juga mengaku belum memegang detail nominal tunjangan bosnya.

    Karena Sigit tak bisa menjabar, Prasetyo melempar ke Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Sri Haryati untuk menjawab. Sri berujar, penyerapan PAD tahun lalu ada dalam pos anggaran Biro Kerja Sama Daerah (KDH).

    "Buka sistemnya saja kalau penyerapannya," ujar dia.

    Anggota Banggar yang juga politikus PDIP Gembong Warsono, mengatakan pemerintah DKI tinggal menyampaikan alokasi anggaran untuk operasional gubernur dan wakil gubernur pada 2021. Menurut dia, pergeseran PAD tahun kemarin dan 2022 tak berbeda jauh.

    "Lempar-lempar semua enggak ada yang berani jawab, tapi yang riil dibayar Pak Edi (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berapa, gitu aja," ujar politikus PDIP ini.

    Perdebatan tersebut tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Prasetyo meminta Marullah untuk memberikan jawaban secara tertulis besok. Seluruh anggota Banggar yang hadir sepakat.

    Berdasarkan catatan Tempo, rapat soal berapa besaran tunjangan operasional Anies Baswedan ini sudah dimulai dari hari Selasa, 11 Januari 2022 lalu. Prasetyo meminta agar besaran tunjangan Anies juga dibuka tak hanya DPRD.

    Lalu kemarin, pada 13 Januari 2022, DPRD DKI dan para pejabat Pemprov DKI secara maraton membahas soal besaran tunjangan operasional AniesBaswedan. Tapi tujuan rapat tak tercapai: berapa besaran tunjangan operasional AniesBaswedan.

    Prasetyo Edi bahkan sempat keluar dari ruangan rapat dan marah-marah, karena merasa para pejabat Pemprov DKI menutup-nutupi besaran tunjangan operasional yang diterima Anies Baswedan

    Baca juga: Gara-gara Tunjangan Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Merasa Seperti Anak Kecil


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.