Cara Polisi Bongkar Mafia Tanah di Bogor, yang Libatkan Pegawai DJKN Kemenkeu

Polres Bogor ungkap kasus Mafia Tanah yang melibatkan pegawai DJKN Kementerian Keuangan di Polres Bogor, Cibinong. Kamis, 13 Januari 2022. Dok. Kasat Reskrim Polres Bogor

TEMPO.CO, Bogor - Kasus mafia tanah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan terungkap setelah pelaku berusaha buka blokir di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor. Kasus ini melibatkan pegawai Komisi Pelelangan Kekayaan Negara (KPNL) Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo DC Tarigan mengatakan pada bulan November 2021, kepolisian memperoleh informasi dari DJKN bahwa ada seseorang yang mengatasnamakan DJKN sedang mengurus buka blokir surat tanah di BPN.

"Saat itu penyidik langsung bergerak, menangkap pelaku dan membawa ke kantor untuk diperiksa karena menurut DJKN, pelaku sudah tidak lagi tercatat sebagai pegawai DJKN," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo DC Tarigan kepada Tempo di kantornya, Cibinong. Jumat, 14 Januari 2022.

Setelah menangkap pelaku berinisial AS yang mengaku sebagai pegawai DJKN, Polres Bogor kembali menangkap pelaku lain berinisial R dan SMH. Para pelaku mafia tanah itu sudah melakukan tindak kejahatannya sejak 2014. 

Kasus yang saat ini sedang ditangani Polres Bogor adalah jual beli lahan negara 2.000 meter di SHGB 1914. Namun pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah tersangka AS, polisi menemukan lebih kurang 60 dokumen tanah.

"Itu masih kita verifikasi dan dalemi lebih lanjut, serta mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan di mana saja," kata Siswo.

Selain eks pegawai, kasus dugaan penipuan dan pemalsuan sertifikat tanah ini juga melibatkan pegawai aktif di KPNKL DJKN. Pegawai DJKN itu berperan membuat atau menerbitkan surat keterangan lunas dari DJKN atas objek lahan. Korban komplotan penipuan tanah ini adalah seorang kontraktor dan sebuah perumahan besar di Bogor.

Menurut Siswo, anggota komplotan mafia tanah sudah terstruktur dan masif. Semua anggota memiliki tugas masing-masing. Polisi masih mengejar dua DPO lain. "Sudah kami kantongi identitasnya," ucap Siswo.

Untuk mengungkap kasus mafia tanah yang melibatkan oknum pegawai pemerintahan ini, Siswo meminta kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan dan memberikan informasi kepada polisi.

"Informasi itu kami butuh, karena jujur masyarakat yang jadi korban dalam kasus ini saja awalnya mereka tidak mengetahui mereka korban sindikat mafia tanah ini dan menyangka sertifikat yang mereka pegang adalah asli, padahal palsu," kata Siswo.

M.A MURTADHO

Baca juga: Ungkap Mafia Tanah, Polres Bogor Tangkap Pegawai DJKN Kemenkeu






Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

2 jam lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

2 jam lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

2 jam lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

3 jam lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

4 jam lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

5 jam lalu

Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

Kemenkeu membeberkan perkembangan dari bantuan sosial atau bansos reguler yakni pemberian sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

5 jam lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.


Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

11 jam lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

11 jam lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Kemenkeu Kaji Pengenaan Cukai Minuman Boba dkk untuk Cegah Obesitas

15 jam lalu

Kemenkeu Kaji Pengenaan Cukai Minuman Boba dkk untuk Cegah Obesitas

Kemenkeu menghadapi berbagai tantangan untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis. Salah satunya soal pemulihan ekonomi.