TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak heran Jakarta kembali diterjang banjir. Dia merasa pemerintah DKI selama dipimpin Gubernur Anies Baswedan tak berbuat apa-apa untuk mengatasi banjir.
"Selama lima tahun memang pengentasan persoalan banjir tidak dilakukan eksekusi sama sekali sebagaimana tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," kata dia saat dihubungi, Rabu, 19 Januari 2022.
Gembong menuturkan program penanggulangan banjir sudah tercantum dalam RPJMD DKI 2017-2022. Sayangnya, pemerintah DKI tidak mengeksekusi apa yang sudah direncanakan dalam RPJMD. Karena itulah, Anies mengajukan revisi RPJMD 2017-2022.
Pemerintah DKI justru membuat program pengentasan banjir yang tidak sinkron dengan masalah di lapangan. Contohnya, kapasitas drainase di Jakarta yang terbatas hanya mampu menampung 50-100 milimeter curah hujan. Air bakal meluap jika volume curah hujan melampaui daya tampung drainase.
"Kalau tahu drainasenya bermasalah kenapa tidak diperbaiki?" tanya dia.
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD ini melanjutkan, pemerintah DKI justru mengunggulkan program Gerebek Lumpur. Padahal, Fraksi PDIP menganggap Gerebek Lumpur adalah program rutin yang tidak dapat menambah kapasitas drainase.
Tak hanya itu, Anies Baswedan juga mengunggulkan sumur resapan. Gembong menyebut sumur resapan tidak bisa mengatasi banjir.
"26 ribu (sumur resapan) yang dibangun di tahun 2021 faktanya kan tidak menjawab persoalan banjir," jelas dia.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat total 102 RT di Jakarta Barat dan Jakarta Utara terendam banjir. Selain itu satu ruas jalan di Jakarta Utara juga kebanjiran.
Akibatnya, 310 kepala keluarga dengan 1.194 jiwa mengungsi. Data luas daerah yang terendam banjir di Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini dihimpun Rabu sore pukul 15.00 WIB.
Baca juga: Anies Baswedan Sebut DKI Kerja Senyap Tuntaskan Banjir, PDIP: karena Tidak Ada yang Dikerjakan
