Riza Patria Pastikan Pemprov DKI Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan jika Pemerintah Provinsi DKI mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Dia meyakini Jakarta akan lebih baik setelah tak lagi menyandang status Ibu Kota.

"Kami pada dasarnya sangat mendukung kebijakan pemindahan IKN. Kami memandang pemindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju Nusantara adalah niat baik pemerintah pusat yang harus kita apresiasi dan dukung," kata Riza Patria dalam acara diskusi soal Ibu Kota Negara di Jakarta, Jumat, 4 Februari 2022.

Menurut dia, pembangunan di Jakarta akan terus dilanjutkan, tanpa ada yang dikurangi meski IKN akan berpindah ke Kalimantan Timur.

Alasannya, kata dia, karena beban perekonomian masih besar dan Jakarta menjadi urat nadi perekonomian tanah air.

"Kami tegaskan Jakarta akan baik-baik saja, bahkan lebih baik setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Kami akan terus melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan,” katanya.

Menurut politikus Gerindra itu, dengan memastikan kelanjutan pembangunan di Jakarta, maka wilayah ini akan terus berkembang menjadi kota terkemuka di Tanah Air sekaligus menjadi salah satu kota metropolitan skala global seperti New York di Amerika Serikat.

"Jadi Jakarta akan tetap jadi kota besar, pusat ekonomi dan bisnis dunia," kata dia.

Sebelumnya, melalui rapat paripurna DPR RI pada Selas (18/1) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi Undang-Undang IKN.

Dengan begitu, pemerintah memiliki legalitas untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur yang dilaksanakan bertahap hingga 2045.

Namun, sejumlah pihak yang mengatasnamakan sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara menggugat UU IKN itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Senator Sylviana: Warga Jakarta, Don't Worry be Happy






Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

2 jam lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

19 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

1 hari lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

1 hari lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

1 hari lalu

Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

Bahlil Lahadalia memastikan insentif investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara akan jauh lebih besar dan lebih baik.


Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi

2 hari lalu

Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto membenarkan pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter dikebut setelah ada campur tangan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi karena fasiltas pengolahan sampah itu masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

2 hari lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

2 hari lalu

Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek sodetan Ciliwung siap menjalani tes sebelum dioperasikan pada April 2023.


Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

2 hari lalu

Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

Kepala Otorita IKN bakal memperoleh gaji Rp 172,7 juta per bulan. Berikut profil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.


Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

3 hari lalu

Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

Jokowi baru saja meneken Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.