TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan ada dua alternatif terkait rekomendasi pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan di daerah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek.
Rekomendasi tersebut berkaitan dengan upaya meminimalkan kasus penularan COVID-19. "Mengingat lonjakan kasus yang signifikan, Kemenpan RB menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga, Pemda DKI (Jakarta) dan pemda se-Jabodetabek," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Februari 2022 dikutip Antara.
Rekomendasi pertama, Tjahjo mengatakan instansi pemerintahan di daerah aglomerasi tersebut dapat bekerja dari rumah hingga Senin besok guna memutus rantai penularan COVID-19 di kalangan pegawai ASN.
"Jika dihitung dengan Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Februari, maka menjadi empat hari. Itu cukup untuk waktu inkubasi, kecuali rumah sakit atau puskesmas dan layanan umum masyarakat," kata dia.
Rekomendasi kedua dari Tjahjo ialah mengizinkan pegawai ASN yang masuk kantor hanya 10 persen dari total pegawai di instansi pemerintahan tersebut. "Hal ini masih sejalan dengan SE (Surat Edaran) Menpan RB yang mengatur di wilayah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 2 paling banyak 50 persen," ujarnya.
Terhadap seluruh instansi pemerintahan di Jabodetabek, Tjahjo mengimbau seluruh kantor membatasi kunjungan tamu dan rapat secara fisik di kantor.
"Selain itu (saya) meminta K/L dan pemda se-Jabodetabek untuk memperketat masuknya tamu-tamu, melakukan pembatasan rapat fisik di kantor, serta meningkatkan penyemprotan atau disinfeksi kantor," ucapnya.
Angka penularan kasus COVID-19 di Indonesia pada Jumat mencapai 32.211 kasus, mengalami kenaikan dibandingkan Kamis kemarin.
Lima provinsi dilaporkan mengalami kenaikan kasus penularan, yaitu DKI Jakarta (13.379 kasus), Jawa Barat (7.690 kasus), Banten (4.370 kasus), Bali (1.789 kasus) dan Jawa Timur (1.679 kasus).
Baca juga: Tenaga Honorer di Kabupaten Tangerang yang Belum Jadi PPPK Terancam Dirumahkan
