Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Minta Anies Baswedan Patuhi Putusan PTUN, PSI: Salah Siapa Jakarta Banjir?

image-gnews
Aktivitas warga di sekitar bantaran Kali Krukut, Pela Mampang, Jakarta, TEMPO/Subekti.
Aktivitas warga di sekitar bantaran Kali Krukut, Pela Mampang, Jakarta, TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Gubernur Anies Baswedan segera mengeruk Kali Mampang sesuai putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut dia, Anies harus memprioritaskan pengerukan sungai di Jakarta Selatan tersebut untuk mencegah banjir di Ibu Kota.

"Jangan ditunda-tunda lagi. Ini sudah masuk puncak musim hujan," kata anggota Komisi D Bidang Pembangunan itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Februari 2022.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menghukum Anies untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Tak hanya itu, Anies juga harus membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.

Putusan majelis hakim ini diketuk pada 15 Februari 2022. Awalnya, tujuh warga menggugat Anies atas banjir di Ibu Kota pada 19-21 Februari 2021. Mereka melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta pada 24 Agustus 2021 dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Politikus PSI itu merasa wajar dengan putusan hakim itu. Sebab, selama lima tahun menjabat, Anies sibuk dengan hal kontroversial ketimbang menanggulangi banjir.

Warga melintasi kawasan yang terendam banjir di Jalan Bangka 1, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 12 November 2021. Intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan banjir di Kawasan Pela Mampang. TEMPO/ Dwi Nur A. Y

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, program pencegahan banjir sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. Anggaran pemerintah DKI untuk banjir juga mencapai triliunan rupiah.

"Salah siapa berarti Jakarta banjir?" ucap dia.

Justin mengingatkan agar Anies Baswedan juga menjalankan program pencegahan banjir lainnya, seperti normalisasi serta membangun waduk dan embung. Justin menganggap cara ini juga harus menjadi prioritas agar pencegahan banjir Jakarta lebih optimal. "Jangan sampai masyarakat harus capek-capek menuntut di pengadilan, harusnya tidak perlu, itu tugas Pemprov DKI menjalankan kewajibannya," ujarnya.

Baca juga: PTUN Perintahkan Anies Baswedan Keruk Kali Mampang hingga Pondok Jaya

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSI Sebut Kunjungan Prabowo Tak Bisa Dijadikan Alasan Kadernya Mundur

52 menit lalu

2 Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus  Estugraha  Sebagai Caleg PSI DPRD Kota Bogor dan  Dwi Kundoyo  Sebagai Caleg PSI DPRD DKI Jakarta, mengundurkan diri dari PSI, keberatan karena hubungan PSI dengan Prabowo Subianto. Di Ciasem Kafe, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Tempo/Tika Ayu
PSI Sebut Kunjungan Prabowo Tak Bisa Dijadikan Alasan Kadernya Mundur

PSI menerima kunjungan Prabowo serta rombongannya di Kantor DPP PSI pada Rabu, 2 Agustus 2023. Sejumlah kader PSI mundur setelah kunjungan itu.


2 Kader PSI Mundur, Singgung Soal Orde Baru, Pelanggaran HAM Prabowo Subianto dan Isu SARA Pada Pilpres 2019

1 jam lalu

2 Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus  Estugraha  Sebagai Caleg PSI DPRD Kota Bogor dan  Dwi Kundoyo  Sebagai Caleg PSI DPRD DKI Jakarta, mengundurkan diri dari PSI, keberatan karena hubungan PSI dengan Prabowo Subianto. Di Ciasem Kafe, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Tempo/Tika Ayu
2 Kader PSI Mundur, Singgung Soal Orde Baru, Pelanggaran HAM Prabowo Subianto dan Isu SARA Pada Pilpres 2019

Dua kader PSI yang mundur mengingatkan soal rekam jejak Prabowo Subianto di masa lalu.


Setelah Guntur Romli, Dua Kader PSI Mengundurkan Diri Usai Kunjungan Prabowo Subianto

2 jam lalu

2 Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus  Estugraha  Sebagai Caleg PSI DPRD Kota Bogor dan  Dwi Kundoyo  Sebagai Caleg PSI DPRD DKI Jakarta, mengundurkan diri dari PSI, keberatan karena hubungan PSI dengan Prabowo Subianto. Di Ciasem Kafe, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Tempo/Tika Ayu
Setelah Guntur Romli, Dua Kader PSI Mengundurkan Diri Usai Kunjungan Prabowo Subianto

Pengunduran diri Dwi dan Estu setali tiga uang denga Guntur, yakni karena PSI dituding bermain mata dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto.


Kukuh Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Surya Paloh: Kepentingan Publik Jauh Lebih Berarti dari Pragmatisme Partai

4 jam lalu

Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saling memberi hormat dalam Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 16 Juli 2023. Partai NasDem menggelar Apel Siaga Perubahan yang merupakan agenda konsolidasi partai jelang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kukuh Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Surya Paloh: Kepentingan Publik Jauh Lebih Berarti dari Pragmatisme Partai

Surya Paloh mengatakan mengusung Anies Baswedan bukan hanya berdasarkan satu aspek saja, melainkan banyak perspektif yang dipahami.


Desak Anies Baswedan Segera Umumkan Nama Cawapres, Demokrat Sebut Tidak Ada Alasan Rasional untuk Penundaan

4 jam lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai menyaksikan pertandingan voli timnas Indonesia melawan Vietnam di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juli 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Desak Anies Baswedan Segera Umumkan Nama Cawapres, Demokrat Sebut Tidak Ada Alasan Rasional untuk Penundaan

Demokrat menjelaskan alasan kenapa Anies Baswedan harus segera mengumumkan nama cawapres pendampingnya.


Profil Joko Agus Setyono, Sekda DKI yang Sebut 4 Proyek di Era Anies Salah Sejak Lahir

6 jam lalu

Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Profil Joko Agus Setyono, Sekda DKI yang Sebut 4 Proyek di Era Anies Salah Sejak Lahir

Sekda DKI Joko Agus Setyono menyebut 4 proyek di era Gubernur Anies salah sejak lahir. Pernyataannya menuai reaksi dari PKS. Berikut profilnya.


Ade Armando Mundur dari Cokro TV, Sebut Dilarang Kritik PDIP dan Ganjar Pranowo

6 jam lalu

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) dan Ade Armando, di DPP kantor PSI Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI
Ade Armando Mundur dari Cokro TV, Sebut Dilarang Kritik PDIP dan Ganjar Pranowo

Ade Armando mundur sebagai host program Logika AA di kanal Youtube Coktor TV sejak hari ini. Dilarang kritik PDIP?


Sering Terjadi Genangan di Pasar Rebo, Pemkot Jaktim Bikin Saluran Air 500 Meter

7 jam lalu

Ilustrasi banjir. ANTARA/Iggoy el Fitra
Sering Terjadi Genangan di Pasar Rebo, Pemkot Jaktim Bikin Saluran Air 500 Meter

Camat Pasar Rebo Mujiono mengatakan upaya mengatasi genangan di wilayahnya ini memang usulan warga melalui musrenbang.


Kilas Balik Sekda DKI Sebut 4 Proyek di Era Anies Baswedan Salah Sejak Lahir

7 jam lalu

Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Kilas Balik Sekda DKI Sebut 4 Proyek di Era Anies Baswedan Salah Sejak Lahir

Pernyataan Sekda DKI yang menyebut ke-4 proyek di era Gubernur Anies Baswedan salah sejak awal. Berikut kilas balik peristiwanya.


Sekda DKI Kritik JIS dan TIM, Politikus PDIP Usul Dikelola Dinas Terkait

8 jam lalu

Tampilan Jakarta International Stadium (JIS) yang dijadikan opsi untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023 pada November-Desember mendatang, pada Rabu, 19 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Sekda DKI Kritik JIS dan TIM, Politikus PDIP Usul Dikelola Dinas Terkait

Anggota Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengusulkan JIS dan TIM dikelola organisasi perangkat daerah