Bukan Lagi Ibu Kota, DKI Diminta Perbaiki Draf Revisi UU Kekhususan Jakarta

Sejumlah pekerja memasang penyangga Monumen Selamat Datang, di Bundaran HI, di Jakarta, 24 Maret 2016. Pengeboran bor Antareja proyek Mass Rapid Transit akan melintas bawah patung Selamat Datang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI diminta memperbaiki draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kekhususan Jakarta menjelang bukan lagi Ibu Kota Negara. 

Kepala Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tulus Ludiyo Setiawan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta revisi dilakukan secepatnya. Tulus mengatakan revisi akan diserahkan kepada Kemendagri pada pekan keempat Maret 2022.

"Jadi kami mendapat tugas disuruh memperbaiki naskah akademik yang sudah kami susun," kata dia dalam diskusi daring ihwal ibu kota negara (IKN) yang diselenggarakan Walhi Jakarta, Jumat, 18 Maret 2022.

Pada naskah akademik dan draf perencanaan yang diserahkan pada Januari 2022, Pemprov DKI mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi daerah otonom tunggal dengan visi menjadi kota bisnis serta pusat perekonomian nasional berskala regional dan global.

Sejumlah isu yang masuk dalam draf tersebut antara lain ekonomi, hunian rakyat, lingkungan, pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan mobilitas. Tulus berujar, Kemendagri telah membuat jadwal pembahasan RUU Kekhususan Jakarta.

Pada Januari-Februari 2022, pembahasannya masuk dalam tahap penguatan naskah akademik dan draf RUU Kekhususan Jakarta. Kemudian sepanjang Februari-Maret diagendakan penyempurnaan naskah akademik dan RUU. Kemendagri menggelar rapat internal pada 2 Februari.

Barulah pada pekan keempat Maret ini pemerintah DKI memaparkan hasil revisi naskah akademik dan draf RUU kepada Kemendagri. Selain itu, pemerintah juga mengajukan PAK.

"Targetnya pada Maret 2022 ini naskah akademik dan draf perencanaan UU Kekhususan Jakarta telah dikirim kembali ke Kemendagri, sehingga 2023 dapat masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) DPR," jelas dia.

Setelah itu, rencananya PAK ditetapkan pada 15 April. Kemendagri mengagendakan pembahasan melalui PAK sepanjang April-September.

Tahap berikutnya adalah harmonisasi draf naskah akademik dan RUU yang akan berlangsung pada September hingga Oktober. Kemendagri menargetkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerbitkan surat berisikan usulan prolegnas prioritas 2023.

Dengan begitu, revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa masuk dalam daftar panjang atau longlist prolegnas DPR.

Baca juga: RUU Ibu Kota Negara Disahkan, Wagub DKI Dorong Revisi UU Keistimewaan Jakarta






Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Merata di Seluruh Wilayah dari Siang Hingga Malam

1 jam lalu

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Merata di Seluruh Wilayah dari Siang Hingga Malam

Prakiraan cuaca BMKG menyebutkan hujan akan turun merata di seluruh wilayah dari siang hingga malam.


Revitalisasi Halte Bundaran HI, Transjakarta Tak Minta Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

22 jam lalu

Revitalisasi Halte Bundaran HI, Transjakarta Tak Minta Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Transjakarta tidak meminta rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya saat merevitalisasi Halte Bundaran HI. Dinas Kebudayaan DKI tak mempersoalkan.


Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

1 hari lalu

Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

PUPR menargetkan bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat selesai pada 2023 mendatang.


Jakarta Innovation Days, Inovasi Ibu Kota dari Hasil Pertanyaan

1 hari lalu

Jakarta Innovation Days, Inovasi Ibu Kota dari Hasil Pertanyaan

Gubernur Anies Baswedan menularkan semangat bertanya kepada seluruh jajaran di Pemprov DKI. Namun setiap gagasan atau inovasi yang muncul harus membawa semangat keadilan sosial.


Anies Baswedan Gencar Resmikan Proyek Jelang Lengser, Manuver Politik Pilpres 2024?

1 hari lalu

Anies Baswedan Gencar Resmikan Proyek Jelang Lengser, Manuver Politik Pilpres 2024?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gencar meresmikan berbagai proyek yang menjadi janji politiknya. Tancap gas politik buat pilpres 2024?


Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

2 hari lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

2 hari lalu

Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

PT Hutama Karya (Persero) telah mendapatkan kontrak hingga Rp5 triliun dari sejumlah kontrak proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

2 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Jakarta Ditargetkan Jadi Kota Berketahanan Iklim Pada 2030

2 hari lalu

Jakarta Ditargetkan Jadi Kota Berketahanan Iklim Pada 2030

Sekda DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan Jakarta ditargetkan menjadi Kota Berketahanan Iklim pada 2030 dan Net Zero pada 2050.