Gembong PDIP Minta Tanya Setwan Soal Anggaran Baju DPRD DKI Rp 1,7 Miliar

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, Gembong Warsono saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat, 12 November 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Soal anggaran baju DPRD DKI senilai Rp 1,7 miliar kini menjadi sorotan. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengakui adanya anggaran untuk baju dinas itu. Tapi soal nilainya yang mencapai Rp 1,7 miliar, Gembong mengaku tak tahu.

"Kami enggak tahu, Rp 1,7 miliar untuk apa aja. Mesti tanya setwan (sekretariat dewan), alokasi anggaran itu untuk apa saja," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono seperti dikutip Antara, Rabu, 30 Maret 2022.

Lebih lanjut, Gembong menyebut terkait masalah anggaran yang diperuntukkan baju dinas anggota dewan memang ada, tapi yang lebih mengetahui adalah sekretariat dewan (setwan).

"Seingat saya ada. Tetapi, nominalnya saya tak tahu. Setwan tahu karena anggarannya di setwan," katanya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini merinci, baju yang biasa diberikan setiap tahunnya kepada anggota dewan merupakan baju yang biasa dipakai untuk kegiatan dinas dan bukan model safari.

"Baju yang kayak model-model bukan safari ya tapi ya untuk ke dinas, lapangan, misalnya kunjungan-kunjungan kerja, model-model seperti itu," tuturnya.

Kemudian, politikus partai berlambang banteng ini mengungkapkan, tak hanya baju dinas yang dibagikan setiap tahunnya, salah satunya juga jas sama pakaian dinas harian (PDH) dan juga baju adat Betawi.

"Kalau gak salah, itu dua jas sama pakaian dinas harian, tahun kemarin itu ada baju Betawi juga. Mungkin itu yang ada sarungnya segala, kalau gak salah," kata Gembong.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DRPD DKI Jakarta tahun ini.

"Sekitar Rp16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.

Baca juga: Heboh Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Rp 1,7 M, Ketua Komisi A: Lima Potong Baju






Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Singgung Soal RKUHP, Ini Kata Anggota DPR

3 jam lalu

Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Singgung Soal RKUHP, Ini Kata Anggota DPR

Anggota DPR Arteria Dahlan menilai peristiwa bom polsek Astana Anyar tak ada hubungannya dengan protes soal RKUHP.


Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

1 hari lalu

Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

Menkumham menilai independensi hakim Mahkamah Konstitusi tak perlu diragukan untuk menguji materi RKUHP.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

2 hari lalu

Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

Ganjar Pranowo dinilai harus mulai menurunkan sekoci politiknya dan tak menunggu restu dari PDIP jika ingin maju pada Pilpres 2024.


Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan penggantian Sekda DKI merupakan kewenangan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia mengaku tak tahu-menahu.


Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

4 hari lalu

Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

Hasto Kristiyanto mengimbau kader PDIP turun menggerakkan perekonomian rakyat daripada bicara gimmick politik.


Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

4 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

Hasto menyebut Megawati menginstruksikan tiga pilar PDIP untuk rajin turun ke bawah demi meraih kepercayaan rakyat.