Anggaran Baju DPRD DKI Rp 1,75 Miliar, Sekretaris Dewan: Sesuai Aturan

Ilustrasi DPRD DKI. Dok istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Firmansyah mengatakan anggaran baju DPRD DKI sebesar Rp 1,75 miliar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Firmansyah mengatakan, pengadaan itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Pengadaan atribut dan pakaian dinas pimpinan dan anggota diatur Pasal 9 Ayat 1,” kata Firmansyah kepada Tempo, Rabu, 28 Maret 2022.

Dalam pasal itu, Pakaian Sipil Harian disediakan dua pasang dalam satu tahun; Pakaian Sipil Resmi disediakan satu pasang dalam satu tahun; Pakaian Sipil Lengkap disediakan dua pasang dalam lima tahun; Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang disediakan satu pasang dalam satu tahun; dan pakaian bercirikan khas daerah disediakan satu pasang dalam satu tahun.

“Jadi pengadaan kami sudah berdasarkan PP yang ada, termasuk penganggaran itu sudah masuk perencanaan,” kata Firmansyah.

Sementara itu, Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Sugeng, mengatakan anggaran tahun lalu sebesar Rp 3,9 miliar karena memasukkan Pakaian Sipil Lengkap dua setel sebesar Rp 542 juta. Sementara untuk tahun ini anggaran hanya untuk pengadaan empat jenis pakaian sesuai dengan peraturan.

“Pakaian dinas tahun sebelumnya menjadi hak milik anggota dewan karena bukan termasuk aset,” kata Sugeng.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan kepada Tempo penganggaran pakaian dinas dan atribut anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1,75 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dana ini bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun 2022. Jika dirinci, pagu belanja sebesar Rp 1.746.645.560 untuk 106 anggota dan pimpinan dewan, maka setiap anggota dewan memperoleh Rp 16 juta.

Mujiyono menyatakan pengadaan sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Selain itu, proses lelangnya dilakukan secara terbuka dan tertera pada e-budgeting.

“Anggaran untuk beli dan pengadaan pakaian dinas DPRD DKI ini sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 Tahun 2017 dan ada juga di e-budgeting,” kata Mujiyono.

Baca juga: Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD DKI Dianggarkan Rp 1,74 Miliar






Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

13 jam lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengaku kaget dengan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.


Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

1 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

1 hari lalu

PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

PSI DKI menyayangkan pengunduran diri Michael Victor Sianipar. Sebab, Michael dianggap telah mencetak banyak pencapaian dan sejarah.


Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

1 hari lalu

Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

Anggota DPRD DKI Mohamad Taufik merasa miris dengan keputusan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Jabatan Marullah Matali sebagai Sekda dicopot.


Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

1 hari lalu

Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

Michael Victor Sianipar mundur dari PSI. Dia menyebut, semasa menjabat Ketua DPW PSI DKI, kader PSI di DPRD telah mengkritisi anggaran Anies Baswedan.


Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

1 hari lalu

Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

Fraksi PSI DPRD DKI mempertemukan warga dengan PT Pertamina hari ini. Mediasi tersebut untuk memperjelas status tanah di Jalan Pengadegan, Pancoran


Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

2 hari lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

2 hari lalu

DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

Pemerintah DKI mendapatkan hibah 57 jalan nasional senilai Rp 217 triliun dari Kementerian PUPR. Pemerintah daerah berencana melakukan komersialisasi.


Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

3 hari lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan penggantian Sekda DKI merupakan kewenangan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia mengaku tak tahu-menahu.