Hak Jawab Bank DKI atas Status Kredit Anggota DPRD DKI Jakarta

Reporter

Bank DKI. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Bank DKI mengajukan hak jawab atas pemberitaan yang pernah dimuat Tempo dengan judul Bank DKI Ingatkan Anggota DPRD DKI Bayar Angsuran Pinjaman Tepat Waktu pada Rabu, 11 Mei 2022.

Sekretaris Perusahaan PT Bank DKI Herry Djufraini menjelaskan bahwa seluruh angsuran utang anggota DPRD DKI Jakarta dalam status lancar.

"Kredit seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dalam status lancar, tidak ada satu pun yang menunggak," ujar Herry dalam keterangannya, Rabu, 11 Mei 2022.

Herry menjelaskan bahwa pembayaran gaji anggota DPRD DKI Jakarta untuk Mei 2022 telah dilaksanakan pada 4 Mei 2022.

"Khusus pembayaran gaji bulan Mei 2022 dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2022 karena adanya cuti bersama Idul Fitri 1443 H," ujarnya.

Dengan begitu, Herry menuturkan bahwa kewajiban pembayaran angsuran kredit anggota DPRD DKI Jakarta telah dibayar tepat waktu pada 1 Mei 2022. "Secara otomatis melalui sistem Bank DKI seperti yang dilaksanakan bulan-bulan sebelumnya," ucap Herry.






Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

1 jam lalu

Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

Inilah daftar pergantian pimpinan perusahaan yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta di era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMPJabar Naik 7,88 Persen

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMPJabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Gaet Kredivo Hadirkan Layanan Paylater, Telkomsel: Kami Tetap Bukan Lembaga Keuangan

18 jam lalu

Gaet Kredivo Hadirkan Layanan Paylater, Telkomsel: Kami Tetap Bukan Lembaga Keuangan

Telkomsel PayLater kini tersedia di aplikasi MyTelkomsel yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya.


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

19 jam lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

20 jam lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

21 jam lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

21 jam lalu

OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

23 jam lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

1 hari lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.