TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pelaksana tugas atau Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membeberkan kriteria Penjabat Gubernur pengganti Anies Baswedan. Menurutnya, secara umum penjabat atau Pj Gubernur harus memenuhi syarat administrasi calon yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu harus pejabat pimpinan madya atau eselon satu kementerian atau lembaga.
"Harus memiliki track record yang baik dan diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk diputuskan. Dia juga harus memiliki persyaratan lain berupa kemampuan," ujar Sumarsono saat dihubungi Tempo, Jumat, 20 Mei 2022.
Sumarsono adalah Plt Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Basuki Tjahaja Purnama atau BTP saat pilkada DKI pada 2017. Saat itu Sumarsoni adalah Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri.
Berikut lima kriteria khusus Pj Gubernur DKI Jakarta versi Sumarsono:
1. Punya kemampuan manajemen pemerintahan
Penjabat gubernur harus punya kompetensi kemampuan manajemen pemerintahan daerah yang handal, dalam konteks memberikan pelayanan publik khususnya. Pj Gubernur harus bisa menyelenggarakan pembangunan dan sebagainya, termasuk harus mampu membangun komunikasi politik dengan DPRD.
Di dalam pemerintahan daerah, kata dia, DPRD adalah salah satu unsur yang diibaratkannya seperti sebuah rumah tangga. "Hubungannya harus seperti suami dan istri, harus mesra, serasi, dan saling melengkapi, itu yang harus bisa dilakukan seorang Pj Gubernur," katanya.
Pengalaman masa lalu sebelum dia menggantikan BTP, kondisinya tidak serasi. Sehingga dia harus berusaha melakukan langkah-langkah untuk normalisasi hubungan yang lebih baik. "Dan alhamdulillah berhasil melalui pendekatan yang persuasif."
2. Paham konstelasi politik dan dinamika lokal
Sumarsono menjelaskan seorang Penjabat Gubernur harus memahami konstelasi politik dan dinamika lokal di Jakarta. Berbeda dengan daerah lain, dia berujar, Jakarta merupakan episentrum kekuatan semua elemen politik dan sosial.
Bahkan semua pusat pimpinan partai itu berkantor di Jakarta juga organisasi masyarakat lainnya. Sehingga pemahaman terhadap konstelasi politik, bagaimana membaca, memahami, dan menyikapi itu menjadi hal yang sangat penting bagi Pj Gubernur.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat tangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi disaksikan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono saat menghadiri acara 'coffee morning' di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, 6 November 2017. Acara coffee morning yang digelar tertutup tersebut merupakan pertemuan pertama antara Prasetyo Edi Marsudi dengan Anies-Sandi sejak pelantikan di lingkup Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta. ANTARA FOTO
"Karena tidak bisa walaupun dia seorang pimpinan sementara dia hanya teknokratis di belakang meja tidak bisa, dinamika yang terjadi di Jakarta akan sangat berbeda sekali," tutur dia.
3. Menjembatani misi presiden
Seorang Pj Gubernur DKI Jakarta, kata Sumarsono, juga harus mampu menjembatani misi seorang presiden. Karena gubernur adalah kepanjangan tangan dari presiden sebagai representasi pusat di daerah, sehingga harus bisa memastikan keberhasilan khususnya visi dan misi nasional oleh presiden yang di Jakarta.
"Harus bisa menjembatani itu. Ada target-target dari semua sektor yang dibebankan kepada Jakarta dan itu harus bisa dijembatani," ujar dia.
4. Menjaga netralitas birokrasi
Sumarsono yang juga pernah menjadi Pj Gubernur Sulawei Utara dan Sulawesi Selatan itu mengatakan, seorang Pj Gubernur juga harus mampu menjaga netralitas birokrasi sebagai bagian dari konsolidasi. Jika tidak mampu menjaga netralitas birokrasi, dia meyakini Pj Gubernur itu akan mendapat bully-an dari masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
"Yang keempat ini menjadi sangat penting bagi Pj Gubernur di semua daerah terutama di Jakarta. Saya kira itu yang menjadi sangat penting bagi seorang Pj Gubernur," tutur Sumarsono.
5. Mengenai Jakarta
Pj Gubernur juga disebutnya harus memiliki kemampuan teknis yang lain yaitu pengalaman mengenali Jakarta. "Bahkan syukur lagi tidak hanya mengetahui dan mengenali tapi memiliki pengalaman bekerja di Jakarta. Sehingga dia lebih menjiwai," katanya
Di dalam kemampuan tersebut termasuk harus mendalami posisi terutama sosial kemasyarakatan, yang berkaitan dengan dominasi budaya di Jakarta, yaitu masyarakat betawi.
Jadi, Sumarsono berujar, positioning terhadap masyarakat Betawi juga penting dimiliki pengganti Anies Baswedan. "Sehingga masyarakat DKI punya rasa memiliki terhadap kepemimpinan Pj Gubernur tersebut, saya kira itu yang menjadi kunci," ujar Sumarsono.
Baca juga: DPRD DKI Kembali Sorot Sumur Resapan hingga DP Nol Rupiah Anies Baswedan
