TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P. Sabandar mengungkapkan ada kendala dalam proyek MRT Jakarta Fase 2 paket CP 201 untuk jalur lintasan Bundaran HI hingga Harmoni. Salah satunya adalah kendala pada proses pengeboran yang saat ini sedang berlangsung.
"Sekarang kami mengerjakan ini dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tanah. Karena Fase 2 ini seluruhnya di bawah tanah kedalaman 20-30 meter di bawah tanah," ujar dia saat site visit ke proyek MRT Fase 2, di Kawasan Stasiun Bundaran HI, Selasa, 24 Mei 2022.
Menurut dia, pengeboran untuk lintasan kereta itu harus melihat bagaimana kondisi tanah yang labil. "Kita tahu sendiri ada tanah yang labil karena air laut, sehingga kita harus benar-benar memperhatikan karakteristik tanah pada saat melakukan pengeboran," kata dia.
Sehingga, kata William, pengeboran lintasan MRT Jakarta tidak mengganggu bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Selain itu, banyak bangunan cagar budaya yang perlu diperhatikan, khususnya mulai dari Thamrin hingga Kota. "Semua pembangunan dilakukan dengan menjaga kelestarian cagar budaya," tutur Willam.
Proyek didanai utang Rp 22,5 Triliun dari Jepang
Proyek tersebut juga dikerjakan dengan berkolaborasi antara perusahaan Jepang, Shimizu, dan PT Adhi Karya (Persero) yang membentuk perusahaan gabungan Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV). Untuk awal Fase 2, keduanya bekerja sama akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Harmoni.
"Progres CP 201 hari ini adalah 38,1 persen, jadi target kami menyelesaikannya di Maret 2025. Untuk segmen satu sampai ke Harmoni, akan beroperasi pada saat itu," kata William.
Khusus untuk pengeboran, rute Bundaran HI-Harmoni ditergetkan selesai pada Juli 2023. Setelah itu railway masuk, beserta segala sistem dan lain-lainnya, sampai dengan selesai 100 persen, dan bisa beroperasi pada Maret 2025. "Saat ini panjangnya pengeborannya baru sekitar 112 meter."
William menjelaskan, sumber anggaran proyek MRT Jakarta Fase 2 paket CP 201 untuk jalur lintasan Bundaran HI hingga Harmoni berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang. "Totalnya sampai hari ini tersedia Rp 22,5 triliun," ujar dia.
Baca juga: Semua Mobil Formula E di JIS dan Ambisi Anies Baswedan Ubah Armada Angkutan Umum
