DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

Reporter

Pengunjung berfoto di lokasi titik nol pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 Juni 2022. Titik Nol IKN menjadi salah satu destinasi wisata yang menyerap perhatian publik usai penyatuan tanah dan air nusantara oleh Presiden Joko Widodo dan 34 Gubernur se-Indonesia pada 14 Maret 2022 lalu. ANTARA/Olha Mulalinda

TEMPO.CO, JakartaDPRD DKI Jakarta membentuk tiga panitia khusus (Pansus), yaitu Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN), Rencana Induk Transportasi, dan Pengelolaan Air Minum.

"Ada hal yang perlu disampaikan ke masyarakat dalam kasus ini banyak permasalahan di dalamnya, misalnya tentang IKN, bagaimana kekhususan Jakarta ke depan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 6 Juni 2022 seperti dikutip dari Antara.

Pembentukan tiga pansus itu diresmikan melalui rapat paripurna DPRD DKI.

Masing-masing panitia khusus tersebut akan menindaklanjuti untuk memilih susunan kepanitiaan dan kemudian segera membahas dalam rapat terkait. "Harapan adanya pansus ini agar seluruh permasalahan yang ada di dalamnya bisa kami urai," ucap dia.

Khoirudin menjelaskan terkait pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur, pansus DPRD DKI bakal mendalami kesiapan Jakarta ke depan.


"Kami masih belum tahu seperti apa Jakarta ke depan, perlu sekali kami mendalami kesiapan Jakarta, wajah Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur,"
ucap dia.

Dua panitia khusus lainnya, yakni soal Rencana Induk Transportasi, wakil rakyat di Kebon Sirih itu menginginkan adanya peraturan daerah agar bisa menjadi patokan pengelolaan transportasi di Jakarta. Selain itu, juga ada panitia khusus soal pengelolaan air minum setelah tidak lagi menggandeng Palyja dan Aetra.

"Juga soal PAM setelah Aetra dan Palyja selesai, bagaimana dengan pengelolaan air minum untuk masyarakat Jakarta, ini kan perlu kami dalami," ucap Khoirudin.

Dua mitra swasta BUMD DKI PAM Jaya yakni Aetra dan Palyja akan berakhir kerja samanya pada 3 Januari 2023 atau setelah 25 tahun sejak 1997.

Dengan berakhirnya kontrak kerja itu, maka PAM Jaya sepenuhnya akan mengelola sistem air minum di DKI Jakarta mulai 1 Februari 2023.

Baca juga:

Pemprov DKI Bentuk Tim Perumus RUU Kekhususan Jakarta






Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

1 hari lalu

Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

Berita pertama diawali dengan obat sirup yang kembali dijual di apotek hingga toko farmasi.


Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

1 hari lalu

Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

Pemerintah menyiapkan tanah seluas 9.000 hektare di Kawasan Industri Buluminung, kompleks IKN, untuk investasi.


RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

1 hari lalu

RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

DPRD DKI telah membentuk panitia khusus membahas status Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara


21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

1 hari lalu

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa sebelumnya.


DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

1 hari lalu

DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meyakini status kekhususan Jakarta tetap berlaku pasca IKN pindah ke Kalimantan Timur.


Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

Berita terpopuler ekonomi dimulai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan 172 produk kembali diedarkan.


Prasetyo Edi: Pemprov DKI Akan Mengadakan Lelang Jabatan Sekda, Dipilih oleh Presiden

2 hari lalu

Prasetyo Edi: Pemprov DKI Akan Mengadakan Lelang Jabatan Sekda, Dipilih oleh Presiden

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengatakan Pemprov DKI akan segera mengadakan lelang jabatan untuk Sekda DKI. Dipilih oleh Presiden.


Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

2 hari lalu

Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

Bahlil Lahadalia menampik soal persepi mengemis investor dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) ihwal kepemilkan lahan dari 90 tahun menjadi 180 tahun.


Sebut Sejumlah Negara Komitmen Investasi Ratusan Triliun di IKN, Bahlil: Sebagian Sudah Berjalan

2 hari lalu

Sebut Sejumlah Negara Komitmen Investasi Ratusan Triliun di IKN, Bahlil: Sebagian Sudah Berjalan

Bahlil Lahadalia mengatakan menyebut sejumlah negera siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Jabatan Sekda DKI, Prasetyo Edi: Penyegaran

2 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Jabatan Sekda DKI, Prasetyo Edi: Penyegaran

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menjelaskan langkah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekda DKI.