Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muncul FPI Reborn, Front Persaudaraan Islam: Awas FPI Palsu

image-gnews
Kuasa Hukum Munarman, Aziz Yanuar menyampaikan hasil sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat 25 Maret 2022. Tempo/ Hamdan Ismail
Kuasa Hukum Munarman, Aziz Yanuar menyampaikan hasil sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat 25 Maret 2022. Tempo/ Hamdan Ismail
Iklan

TEMPO.CO, JakartaFront Persaudaraan Islam (FPI) membantah telah menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Ini menyusul aksi sejumlah orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungan kepada Anies di kawasan Patung Kuda.

Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, para peserta aksi mengenakan baju serba putih dan membawa bendera besar bertuliskan FPI berwarna hijau. Mereka juga membawa sepanduk bertuliskan FPI Dukung Anies untuk Presiden 2024, Anies Presiden, FPI Reborn dalam aksinya.

Foto-foto ini pun turut dibagikan Politikus PSI Mohamad Guntur Romli melalui akun twitternya @GunRomli yan telah mendapat centang biru. Guntur membagikan foto-foto masa peserta aksi FPI Reborn ini pada pukul 14.11 WIB hari ini. Demikian juga aktivis medsos Eko Kuntadhi, dalam akun twitter @_ekokuntadhi pada pukul 13.12 WIB.

Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar membenarkan bahwa Front Persaudaraan Islam telah mengeluarkan siaran pers berjudul Waspada FPI Palsu. Siaran pers ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Muhammad Alattas, Sekertaris Umum Ali Abu Bakar Alattas, dan Penasehat Pusat Abuya Qurtubi Jaelni.

Dalam siaran pers ini, Front Persaudaraan Islam menganggap masa aksi tersebut telah digerakkan oleh intelijen. Sebab, mereka menganggap massa aksi ini tidak dikenal meski mereka membawa-bawa kata-kata FPI dalam bendera yang mereka bawa.

"Ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakn nama dan bendera bertuliskn FPI serta pakaian serba putih," demikian dikutip dari siaran pers Front Persaudaraan Islam, yang dikeluarkan hari ini.

Front Persaudaraan Islam mengungkapkan, beberapa hari sebelumnya mereka lewat media sosial telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M. Fahri sebagai Koordinator Aksi. Padahal, Front Persaudaraan Islam menyatakan belum ada menyatakan sikap dalam Pemilu 2024.

"DPP Front Persaudaraan Islam sejak berdiri hingga saat ini tidak pernah terlibat dalam aksi dukung mendukung Capres 2024 manapun, dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apapun terkai Capres 2024," ucap mereka.

Oleh sebab itu, DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan, sikap khusus atas kejadian ini. Mereka mengatakan, Front Persaudaraan Islam dari tingkat Pusat sampai Ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apa pun pada Senin 6 Juni 2022.

"Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatas-namakan Front Persaudaraan Islam maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu," kata mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait dukung mendukung pihak tertentu dalam Pemilu 2024 yang akan datang, Front Persaudaraan Islam menyatakan, sampai detik ini belum ada pernyataan dukungan resmi dari DPP kepada pihak mana pun dalam Pemilu 2024.

"Sehingga bila ada yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam untuk dukung mendukung calon tertentu dapat dipastikan adalah pernyataan fiktif dan palsu," tulis Front Persaudaraan Islam.

Front Persaudaraan Islam juga menyatakan, melihat adanya operasi Intelijen Hitam dengan metode False Flag yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamofobia dengan mendiskreditkan elemen umat Islam.

Mereka pun menyatakan masih tetap fokus mencerdaskan kehidupan bangsa lewat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar serta mewujudkan kesejahteraan umum lewat program sosial kemanusiaan.

"Front Persaudaraan Islam meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aksi fiktif dan palsu tersebut, serta menyerukan kepada setiap elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi fikti dan palsu tersebut," ujar DPP FPI melalui siaran pers.

 

Baca juga:

Lebaran, Rizieq Shihab Beri Santunan Kepada Sesama Tahanan di Bareskrim Polri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

54 menit lalu

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Bersama Menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) Adil dan Benar mendengarkan kutbah shalat Jumat di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat 19 April 2024. Massa pengujuk rasa gabungan dari sejumlah elemen tersebut menuntut MK dapat memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

Majelis Hakim MK yang menyidang perkara ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hakim diminta melihat substansi.


Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

2 jam lalu

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga menyerahkan amicus curiae atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

Dia menjelaskan berbagai amicus curiae yang berdatangan ke MK bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia.


H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

H-3 putusan sengketa Pilpres 2024 di MK terjadi demo, pengiriman karangan bunga hingga keamanan diperketat.


Guru Besar UI Sebut Putusan MK Jadi Ujian Indonesia sebagai Negara Hukum

3 jam lalu

Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau PoshDem Universitas Andalas, Feri Amsari, bersama Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, dalam dalam Diskusi Media: Landmark Decision MK yang digelar MMD Initiative di Gado-Gado Boplo Cikini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/Defara
Guru Besar UI Sebut Putusan MK Jadi Ujian Indonesia sebagai Negara Hukum

Guru Besar Antropologi Hukum UI , Sulistyowati Irianto, mengatakan putusan MK soal sengketa pilpres 2024 akan menjadi landmark decision.


Ragam 'Sentilan' Pendukung Prabowo-Gibran Lewat Karangan Bunga di MK

3 jam lalu

Belasan karangan bunga dikirim ke Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pagi ini, 19 April 2024. Karangan bunga tersebut menyatakan dukungannya terhadap paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pilpres yang tengah bergulir. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Ragam 'Sentilan' Pendukung Prabowo-Gibran Lewat Karangan Bunga di MK

H-3 putusan sidang sengketa pilpres, pendukung Prabowo-Gibran mengirim karangan bunga ke MK yang berisikan 'sentilan'.


Demo di Patung Kuda, Pendukung AMIN Minta MK Diskualifikasi Gibran

3 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Aksi 164 menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 16 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Demo di Patung Kuda, Pendukung AMIN Minta MK Diskualifikasi Gibran

Pendukung pasangan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN, berunjuk rasa jelang putusan MK soal gugatan pilpres


Survei LSI Sebut Mayoritas Pemilih Percaya Putusan KPU soal Hasil Pemilu 2024

4 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersamaKomisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 2 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum TPN Ganjar-Mahfud menghadirkan 9 ahli dan 10 saksi. TEMPO/Subekti.
Survei LSI Sebut Mayoritas Pemilih Percaya Putusan KPU soal Hasil Pemilu 2024

Mayoritas pemilih pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak percaya pada keputusan KPU


Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

5 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Pemilih Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.


Keyakinan Kubu Anies-Prabowo-Ganjar Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK

5 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Keyakinan Kubu Anies-Prabowo-Ganjar Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies dan Ganjar optimistis MK yakin akan mengabulkan permohonan mereka. Sementara kubu Prabowo meyakini sebaliknya.


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

6 jam lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.