PSI DKI Buka Seleksi Calon Legislatif Pilkada 2024, Dipastikan Tidak Ada Mahar

Dari kiri: Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Niluh Djelantik, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Mari Elka Pangestu dan Ahli Hukum Tahta Negara Bivitri Susanti usai seleksi caleg PSI di kantor DPP PSI, Jakarta, 22 April 2018. Isu yang akan diuji dalam seleksi ini adalah soal korupsi dan intoleransi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta sudah mulai mempersiapkan langkah menuju Pilkada DKI. Ketua PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan seleksi calon legislatif (caleg) sudah dibuka.

“Kita sebenarnya sudah mulai pertengahan bulan lalu. Kemarin juga secara nasional DPP baru launching soal seleksi caleg ini, dan sepertinya untuk gelombang pertama akan ditambah, diperpanjang juga,” ujar Michael di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Juni 2022.

Dalam buku saku seleksi caleg PSI Jakarta menjelang Pilkada 2024, komite seleksi akan membuka tiga gelombang dengan pembabakan. Gelombang pertama dilakukan pada 11 Mei-29 Agustus 2022, gelombang kedua pada 29 Agustus-17 Desember 2022, dan gelombang ketiga pada 5 Januari-30 Maret 2023.

Seleksi caleg PSI akan dilanjutkan dengan fase akhir yaitu polling anggota pada 30 Maret-20 April 2023, diikuti penetapan rekomendasi daftar calon sementara pada 20-27 April 2023. Rapat pleno akhir akan digelar pada 28 April 2022.

Menurut Michael, PSI DKI berupaya mensosialisasikan pembukaan pendaftaran caleg itu. Proses itu dipastikan berjalan secara demokratis, bahkan anggota tim seleksinya juga bukan berasal dari pengurus. “Di PSI pasti tidak ada mahar,” tutur dia.

Untuk tahapan yang dilakukan di proses seleksi caleg ini akan mulai dari pemberkasan, uji solidaritas, juri rakyat, wawancara panelis, hingga polling anggota yang dilakukan tahun depan.

Seleksi caleg PSI DKI juga dilakukan untuk membangun dan mencapai cita-cita pada tahun 2024. “Supaya 2024 nanti kita bisa kumpulkan lagi pemuda-pemuda yang punya kompetensi, yang pastinya sejalan,” kata Michael.

Baca juga: PSI Dukung JIS Ganti Nama Jadi Stadion MH Thamrin: Ini Mimpi Warga Jakarta






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

3 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

3 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

4 hari lalu

Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

Politikus PSI minta pembangunan jangan berhenti hanya pada pelebaran trotoar, karena justru akan membuat kemacetan bertambah parah.


Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

5 hari lalu

Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

PSI DPRD DKI Jakarta menyetujui peningkatan dana operasional tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW.


Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

6 hari lalu

Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

Kisruh relokasi SDN Pondokcina 1 masih belum selesai, Pemerintah Kota Depok masih tak bergeming dengan aksi penolakan orang tua dan bersikeras mengosongkan bangunan.


Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

12 hari lalu

Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

Politikus PSI minta pemerintah tidak berpihak dalam alokasi dana hibah yang dinilai timpang karena MUI DKI diusulkan Rp 15, dan NU hanya Rp 4 miliar


Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

15 hari lalu

Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang diambil perusahaan


Iriana Jokowi Diolok-olok, PSI: Semua Ibu Tidak Layak Dihina karena Penampilan Fisiknya

15 hari lalu

Iriana Jokowi Diolok-olok, PSI: Semua Ibu Tidak Layak Dihina karena Penampilan Fisiknya

PSI menilai pelaku unggahan olok-olok terhadap Ibu Negara iriana Jokowi harus dihukum agar bisa memberikan efek jera.


PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

18 hari lalu

PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

Dinas Pendidikan DKI memperluas cakupan kolaborasi program PPDB Jakarta dengan sekolah swasta.


Daftar Usulan Dana Hibah Parpol DKI Jakarta: PDIP Rp10 Miliar, PKS Rp6,87 Miliar & PSI Rp3 Miliar

18 hari lalu

Daftar Usulan Dana Hibah Parpol DKI Jakarta: PDIP Rp10 Miliar, PKS Rp6,87 Miliar & PSI Rp3 Miliar

DKI Jakarta mengusulkan dana hibah untuk 10 partai politik di Ibu Kota naik pada tahun 2023, yang dihitung per suara menjadi Rp7.500.