Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

image-gnews
Bendera mirip organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicopot dari atas panggung usai adanya protes atas pemasangannya di acara deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Bendera mirip organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicopot dari atas panggung usai adanya protes atas pemasangannya di acara deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto menyatakan bendera lafaz tauhid yang terpasang di Majelis Sang Presiden bukanlah milik organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keberadaan atribut mirip bendera HTI itu sempat membuat ricuh peserta acara deklarasi yang menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Majelis Sang Presiden menggelar acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.

"Bukan (bendera HTI)," kata Budhi saat konfirmasi, Jumat, 10 Juni 2022.

Meski begitu, Budhi tidak menjawab dasar penetapan itu, termasuk adanya pelibatan ahli. Hanya saja, sebelumnya, dia sudah memastikan anggotanya telah langsung datang ke lokasi acara deklarasi saat diketahui adanya pemasangan bendera serupa milik HTI ini.

"Kami sudah mengamankan bendera tersebut dan sedang kami dalami bendera apa. Masih dilakukan interogasi terhadap petugas keamanan dan panitia," kata Budhi saat dihubungi, Rabu, 8 Juni 2022.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit mengatakan, salah satu panitia atau penyelenggara yang tengah diperiksa berasal dari LSM Damai. Pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan serta penyitaan terhadap bendera yang mirip dengan bendera milik HTI.

"Salah satu penyelenggara LSM Damai yang sedang kami lidik, apakah kegiatan itu berizin atau enggak, kemudian terkait dengan bendera yang dimaksud sudah kami lakukan penyelidikan," kata dia dikutip dari keterangannya, Kamis, 9 Juni 2022.

Beberapa orang saksi yang ada di lokasi, kata dia, juga telah diwawancarai. Dari hasil wawancara ini, Ridwan mengatakan, penyelidikan mengerucut kepada pihak penyelenggara yang menjadi penanggung jawab acara tersebut.

"Untuk saksi kita sudah lakukan interview di TKP. Yang intinya kita semua bermuara ke pihak penanggung jawab siapa yang melakukan apa dan pihak yang bertanggung jawab," ucap dia.

Ketua Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, PBNU: Ia Pernah di LPBHNU

Wakil Sekretaris Lembaga Da'wah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Nurul Huda Haem, menyatakan tahu nama Ahmad Ansori, yang disebut-sebut sebagai Ketua Panitia Majelis Sang Presiden dengan menggunakan nama Abu Abdurrahman. Gus Enha panggilan dia, menyatakan Ahmad Amsori memang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama atau LPBHNU.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahmad Ansori menduduki posisi itu pada periode 2015-2020, pada masa kepemimpinan Said Aqil Siradj. Namun, saat ini, ia sudah tak lagi menjabat di lembaga itu. "Di Group WA PBNU sempat diinformasikan oleh Sekjen PBNU, Gus Ipul, lewat struktur LPBHNU terkini, tidak ada nama yang bersangkutan," kata Enha saat dihubungi, Kamis, 9 Juni 2022.

Oleh sebab itu, dia menganggap, kehadiran Ansori atau Abu Abdurrahman di acara majelis yang mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 itu tidak mewakili PBNU sama sekali. Dukungan itu, kata dia, sebatas berasal dari pribadinya.

"Kalau hemat saya, sikap Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, sangat jelas. Beliau melarang penggunaan atribut NU untuk kegiatan apapun yang sifatnya dukungan terhadap capres (calon presiden) tertentu," ujar Gus Enha.

Dalam undangan acara deklarasi Anies Baswedan yang beredar, Ketua Panitia acara Majelis Sang Presiden itu bernama Abu Abdurrahman. Nomor dia pun turut dicantumkan dalam undangan itu. Namun, di media sosial Ketua Panitia ini disebut-sebut bernama Ahmad Ansori, sebagaimana yang dibahas akun @BuronanMabes di twitter. 

Saat dihubungi, kontak Ansori atau Abu Abdurrahman sebagaimana yang tertera di undangan, tidak ada yang menjawab. Namun, ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, pengguna nomor itu menjawab dengan kalimat yang isinya saat ini tidak ingin dihubungi.

"Mohon maaf untuk sementara waktu di lain kesempatan saja ya. Kirim salam untuk semuanya. Terima kasih," kata Abu Abdurrahman.

  

Baca juga:

Aktor di Balik FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Jegal Anies Baswedan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Adu Janji Kampanye, Ganjar Bantu UMKM, Gibran Benahi Lingkungan Kumuh, Anies Bangun Jalur Kereta Kalimantan

2 jam lalu

Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPU menetapkan nomor urut pasangan capres - cawapres pada Pemilu 2024 yaitu Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 01, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 03. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Adu Janji Kampanye, Ganjar Bantu UMKM, Gibran Benahi Lingkungan Kumuh, Anies Bangun Jalur Kereta Kalimantan

Berita terkini: Janji-janji kampanye Pilpres. Ganjar janji bantu UMKM, Gibran benahi lingkungan kumuh, Anies janji bangun jalur kereta di Kalimantan.


RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

2 jam lalu

Suasana area Monumen Nasional di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Terkait wacana perubahan nama DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemukakan seluruh warga DKI Jakarta nantinya harus mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk penyesuaian identitas saat Jakarta sudah berubah menjadi DKJ. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.


Ganjar Pranowo Janji Bantu UMKM dengan Pengembangan Kredit Usaha Rakyat

4 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berorasi saat deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Perwakilan relawan Progesif dari berbagai daerah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo Janji Bantu UMKM dengan Pengembangan Kredit Usaha Rakyat

Calon presiden Ganjar Pranowo menjanjikan perbaikan nasib UMKM dengan pengembangan Kredit Usaha Rakyat atau KUR.


Gibran Janjikan Pembenahan Lingkungan Kumuh

4 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Gibran Janjikan Pembenahan Lingkungan Kumuh

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan perbaikan sanitasi dan lingkungan kumuh untuk cegah stunting.


Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Begini Tanggapan Pengamat Politik, Kubu Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN

5 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Begini Tanggapan Pengamat Politik, Kubu Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN

Isu Gibran bagi-bagi susu di CFD disebut kampanye mendapatkan respons dari kubu Ganjar Pranowo - Mahfud MD dan kubu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.


Pengamat: Ganjar dan Prabowo Dukung IKN tapi Beda Pendekatan

5 jam lalu

Calon presiden Ganjar Pranowo menunjukkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 7 November 2023. Kunjungan Ganjar Pranowo tersebut sebagai wujud komitmennya melanjutkan pembangunan IKN, apabila dirinya dan Cawapres Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024. FOTO/Humas TPN
Pengamat: Ganjar dan Prabowo Dukung IKN tapi Beda Pendekatan

Pengamat dari Universitas Indonesia mengatakan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama mendukung IKN tapi punya pendekatan yang berbeda.


Saran Chatib Basri untuk Anies, Prabowo, dan Ganjar Supaya Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

5 jam lalu

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Saran Chatib Basri untuk Anies, Prabowo, dan Ganjar Supaya Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

Ekonom senior Chatib Basri memberi masukan pada para calon presiden - Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo - tentang pertumbuhan ekono


Anies Sebut IKN Hanya Untungkan Aparatur Negara, Ini Kata OIKN

23 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono saat ditemui di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Sebut IKN Hanya Untungkan Aparatur Negara, Ini Kata OIKN

Kepala OIKN Bambang Susantono menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan yang menyebut IKN hanya menguntungkan aparatur negara.


Anies Baswedan hingga Ekonom Kritik Proyek IKN, Kadin: Sejak Awal Dukung, Clear

1 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Anies Baswedan hingga Ekonom Kritik Proyek IKN, Kadin: Sejak Awal Dukung, Clear

Kadin memastikan tetap mendukung pembangunan IKN meski dikritik Calon Presiden Anies Baswedan.


Kementerian PPPA Datangi Polres Jakarta Selatan Bahas Kasus Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa

1 hari lalu

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar melakukan konferensi pers kasus pembunuhan 4 anak oleh orang tuanya di Jagakarsa bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi pada Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kementerian PPPA Datangi Polres Jakarta Selatan Bahas Kasus Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa

Kementerian PPPA menyambangi Polres Jakarta Selatan hari ini untuk membahas kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa.