Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Terima Aduan Sengketa Lahan PAM Jaya dan Warga di Tanjung Priok

image-gnews
Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta menerima aduan soal sengketa lahan di Jalan Sunter Selatan, Blok O.5, RT 08/11, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sengketa tersebut melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya dengan seorang warga bernama Djasman.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua menugaskan eksekutif, mulai dari Wali Kota, Camat, Lurah, dan Biro Hukum untuk membuat kronologis kejadian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

"Karena putusannya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang artinya gugatan tidak dapat diterima atau ditindaklanjuti karena hal tertentu. Makanya kami minta flowchart, hingga kita sama-sama tahu titik permasalahannya ada di mana," kata dia dikutip dari situs resmi DPRD DKI, Minggu, 12 Juni 2022.

Djasman mengaku sebagai ahli waris lahan seluas 4.890 meter persegi yang menjadi objek sengketa itu. Dia melalui kuasa hukumnya, Lukmanul Hakim, melaporkan kejadian penyerobotan lahan ke DPRD DKI pada Rabu, 8 Juni 2022.

Menurut Lukmanul, PT Karya Beton telah meletakkan pipa di lahan milik kliennya di Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priok. Kepada Djasman, PT Karya Beton mengatakan telah membayar sewa lahan kepada PAM Jaya untuk dua periode atau 10 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Djasman lantas mengajukan gugatan permohonan eksekusi lahan dan sudah pada tahap kasasi. Lukmanul menyebut, pengadilan telah mengabulkan gugatan tersebut.

Namun, PT Karya Beton tetap menguasai lahan, bahkan merobohkan dinding yang dibangun Djasman. "Kami ke sini sebagai rakyat minta dibukakan jalan seadil-adilnya untuk menunjuk siapa sebenarnya pemilik dari tanah tersebut," jelas Lukmanul.

Direktur Utama Perumda PAM Jaya Syamsul Bachri turut hadir dalam agenda pengaduan sengketa lahan di Tanjung Priok tersebut. Syamsul menerangkan, pihaknya membeli lahan di utara Jakarta itu senilai Rp 244 juta pada 1982. Surat ukur tanah baru terbit pada 2016. "Saat ini statusnya itu sedang dalam proses sertifikasi dan sudah keluar surat ukurnya," ujar dia.

Baca juga: Soal Sengketa Lahan dengan Sentul City, Warga Bojong Koneng: Kami Dirampok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

7 hari lalu

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Gunarto (kiri) bersama Firmanto Laksana (tengah) usai pengukuhan guru besar kehormatan Unissula, di Semarang, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-Unissula
IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Firmanto Laksana, menilai pembangunan IKN berpotensi menimbulkan konflik tanah ulayat


Serba-serbi Ketum PSI Kaesang Pangarep Blusukan di Tanjung Priok

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Serba-serbi Ketum PSI Kaesang Pangarep Blusukan di Tanjung Priok

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep blusukan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari ini. Apa saja yang dilakukannya?


Majelis Hakim Minta Anak dan Ibu Berdamai Soal Harta Warisan Agar Aib Keluarga Tak Terbuka ke Publik

12 hari lalu

Sidang anak laporkan ibunya gara-gara harta warisan di PN Karawang, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. ANTARA/Ali Khumaini
Majelis Hakim Minta Anak dan Ibu Berdamai Soal Harta Warisan Agar Aib Keluarga Tak Terbuka ke Publik

Majelis hakim PN Karawang meminta anak dan ibu lebih baik berdamai soal harta warisan, karena urusan ini dianggap hanya salah paham keduanya.


Ketua DPRD DKI Sarankan Gubernur Baru Lanjutkan Program Pemerintah Terdahulu

21 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Sarankan Gubernur Baru Lanjutkan Program Pemerintah Terdahulu

Berdasarkan pengalaman sebagai Ketua DPRD DKI dua periode, gubernur baru kerap memiliki kecenderungan untuk mengubah kebijakan lama.


Masjid Al Azhar Jaksel Gelar Salat Idul Adha Hari Ini, Jamaah Datang dari Bekasi hingga Tanjung Priok

28 hari lalu

Suasana Salat Idul Adha 1445 H di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Ahad, 16 Juni 2024. Foto: TEMPO/Defara
Masjid Al Azhar Jaksel Gelar Salat Idul Adha Hari Ini, Jamaah Datang dari Bekasi hingga Tanjung Priok

Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, telah menggelar Salat Idul Adha 1445 Hijriah pada hari ini, Ahad, 16 Juni 2024. Para jamaah ini berdatangan dari berbagai daerah.


Warga Tanjung Priok Deklarasikan Dukungan ke Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024

29 hari lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Warga Tanjung Priok Deklarasikan Dukungan ke Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024

Warga Tanjung Priok, Jakarta Utara menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada 2024. Sudah rasakan manfaat pembangunan Anies.


KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

33 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

Masa jabatan para anggota KPID Jakarta sebenarnya sudah habis sejak 2020 lalu.


PAM JAYA Lakukan Perbaikan Instalasi Air, Ada 64 Wilayah Jakarta yang Terdampak

42 hari lalu

PDAM Jaya Akan Ambil Alih Operasional Palyja Tahun Ini
PAM JAYA Lakukan Perbaikan Instalasi Air, Ada 64 Wilayah Jakarta yang Terdampak

PAM JAYA melakukan 2 pekerjaan utama yaitu penggantian coarse yang sudah berumur 32 tahun dan penggantian fine screen yang sudah berumur 10 tahun,


Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga

53 hari lalu

Ilustrasi Kartu Keluarga Online. Istimewa
Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga

Rencana Pemprov DKI membatasi satu alamat untuk 3 KK dikritik oleh DPRD DKI. Perlu kajian agar kebijakan ini tak merugikan warga Jakarta.


AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

56 hari lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) AHY penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali bisa menciptakan solusi pengeloaan air global